RMOL. Penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah
tekanan fiskal saat ini yang mengerikan merupakan langkah yang rasional.
Sebab, bila subsidi BBM terus dibiarkan maka ekonomi negeri bisa jebol. Selain itu, penyesuaian subsidi BBM memang mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebab sebetulnya subsidi BBM yang berlaku selama ini justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.
"Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian premium saat ini sekitar Rp 9.000. Premium dijual saat ini Rp 4.500, artinya ketika setiap liter dikucurkan ke kendaraaan, saat itu pula pemilik kendaraan menerima subsisdi Rp 5.000 perliter nya," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, yang juga anggota Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya, beberapa saat lalu (Jumat, 19/4).
Menurutnya, bila subsidi ini terus dilakukan justru tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum mampu. Karena itu, rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi kendaraan roda empat plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda doa dan kendaraan umum plat kuning, merupakan rencana yang tepat
"Penghematan anggaran subsidi akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik serta program social safety net untuk kelompok masyarakat kurang mampu yang mungkin turut terdampak atas kenaikan BBM atau program pengurangan subsidi ini," tegasnya, sambil mengatakan, kenaikan BBM ini juga bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan BBM akibat disparitas harga yang sangat tinggi.
Selain itu, lanjutnya, besarnya subsidi juga berdampak pada mengalirnya investor ke Indonesia karena S & P yang dipercaya oleh pemilik modal internasional sebagai lembaga pemeringkat negara-negara untuk tujuan investasi, belum dapat menaikan rating Indonesia karena resiko keuangan negara dari beban subsidi yang besar. Jika subsidi dikurangi, maka dapat di pastikan rating Indonesia juga naik. Hal ini akan menyebabkan derasnya arus investasi akan masuk ke Indonesia, dan tentu berdampak pada langsung pada terbukanya lapangan kerja dan bangkitnya perekonomian kita.
"Dari sisi pengelolaan energi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energy seperti CNG (gas) untuk kendaraan bermotor," terangnya.
Terkait tahun politik, menjelang Pileg dan Pilpres 2014, ujar Riefky, justru kenaikan BBM memperlihatkan itikad baik Presiden SBY untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan penyesuainan subsisi atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu, SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memposisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat.
"Justru sebaliknnya, pemerintahan SBY perlu di acungi jempol karena berani mengambil resiko terhadap citra pemerintah. Presiden SBY lebih pentingkan fondasi perekonomian yang lebih kokoh sebagai modal bagi siapapun presiden RI berikutnya meski harus mempertaruhkan elektabilitas partai Demokrat di 2014," demikian Riefky. [ysa]
Sebab, bila subsidi BBM terus dibiarkan maka ekonomi negeri bisa jebol. Selain itu, penyesuaian subsidi BBM memang mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebab sebetulnya subsidi BBM yang berlaku selama ini justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.
"Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian premium saat ini sekitar Rp 9.000. Premium dijual saat ini Rp 4.500, artinya ketika setiap liter dikucurkan ke kendaraaan, saat itu pula pemilik kendaraan menerima subsisdi Rp 5.000 perliter nya," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, yang juga anggota Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya, beberapa saat lalu (Jumat, 19/4).
Menurutnya, bila subsidi ini terus dilakukan justru tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum mampu. Karena itu, rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi kendaraan roda empat plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda doa dan kendaraan umum plat kuning, merupakan rencana yang tepat
"Penghematan anggaran subsidi akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik serta program social safety net untuk kelompok masyarakat kurang mampu yang mungkin turut terdampak atas kenaikan BBM atau program pengurangan subsidi ini," tegasnya, sambil mengatakan, kenaikan BBM ini juga bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan BBM akibat disparitas harga yang sangat tinggi.
Selain itu, lanjutnya, besarnya subsidi juga berdampak pada mengalirnya investor ke Indonesia karena S & P yang dipercaya oleh pemilik modal internasional sebagai lembaga pemeringkat negara-negara untuk tujuan investasi, belum dapat menaikan rating Indonesia karena resiko keuangan negara dari beban subsidi yang besar. Jika subsidi dikurangi, maka dapat di pastikan rating Indonesia juga naik. Hal ini akan menyebabkan derasnya arus investasi akan masuk ke Indonesia, dan tentu berdampak pada langsung pada terbukanya lapangan kerja dan bangkitnya perekonomian kita.
"Dari sisi pengelolaan energi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energy seperti CNG (gas) untuk kendaraan bermotor," terangnya.
Terkait tahun politik, menjelang Pileg dan Pilpres 2014, ujar Riefky, justru kenaikan BBM memperlihatkan itikad baik Presiden SBY untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan penyesuainan subsisi atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu, SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memposisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat.
"Justru sebaliknnya, pemerintahan SBY perlu di acungi jempol karena berani mengambil resiko terhadap citra pemerintah. Presiden SBY lebih pentingkan fondasi perekonomian yang lebih kokoh sebagai modal bagi siapapun presiden RI berikutnya meski harus mempertaruhkan elektabilitas partai Demokrat di 2014," demikian Riefky. [ysa]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar