Tujuh Pernyataan Partai Demokrat

Partai Demokrat menyampaikan tujuh pernyataan politik yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderalnya Edhie Baskoro Yudhoyono pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 sebagai rangkaian acara Temu Kader di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu (26/10/2013) malam.

"Izinkan saya menyampaikan pernyataan politik Partai Demokrat. Satu, Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas prestasi dan capaian di bidang pembangunan ekonomi," kata pria yang akrab disapa Ibas itu membacakan pernyataan politik di hadapan lebih sekitar 10.255 kader Partai Demokrat.

Meskipun dunia masih mengalami berbagai krisis dan gejolak ekonomi, ekonomi Indonesia tumbuh positif serta menghantarkan menjadi penghuni peringkat 15 dalam kelompok 20 negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia atau G-20, katanya.

Kedua, Demokrat juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dinilai terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan klaim penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Partai Demokrat meminta program pro rakyat terus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk kesejahteraan guru, bidan, petani, nelayan, buruh, prajurit dan seluruh WNI, agar kesejahteraan rakyat meningkat dari masa ke masa," ujar Edhie Baskoro.

Kemudian yang ketiga, Demokrat juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dinilai memiliki komitmen dan upaya nyata menjaga kehidupan demokrasi dan penghormatan HAM, seraya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Keempat, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono dan segenap jajaran penegak hukum yang dinilai gigih dan tegas dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Kelima, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono atas upaya penguatan ketahanan pertahanan dan keamanan yang signifikan, termasuk modernisasi alutsista TNI demi mengemban tugas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

"Demokrat juga mendukung industri pertahanan dalam negeri ditingkatkan dan dimajukan guna kemandirian bangsa di bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Kemudian keenam, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden SBY yang dinilai secara berkelanjutan meningkatkan kependidikan, teknologi, olahraga, seni budaya generasi muda, dan lingkungan hidup.

"Kami mendukung upaya pemerintah menjaga harmoni kerukunan hidup komunitas dan komponen bangsa serta meminta pemerintah daerah, jajaran kepolisian, dan pemuka agama untuk bersama-sama masyarakat bersinergi mencegah dan mengatasi konflik komunal yang terjadi," katanya.

Ketujuh, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dinilai terus meningkatkan citra, peran penting Indonesia dalam percaturan global, termasuk peran menonjol di PBB, G20, APEC, ASEAN, OKI dan forum internasional lainnya.

"Kami mendukung upaya pemerintah meningkatkan kerja sama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati," katanya.

Temu kader dan peringatan HUT ke-12 Partai Demokrat diklaim menghadirkan lebih dari 10.255 orang kader dari seluruh Indonesia. Ketua Harian Syarifuddin Hasan menyebut acara itu sebagai gelaran partai terbesar dalam lima tahun terakhir. (antara)

Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2013/10/27/tujuh-pernyataan-politik-partai-demokrat

Presiden SBY Sambut Baik Usulan Menjadikan DKPP Sebagai Model Beretika

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik usulan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjadikan institusi tersebut sebagai model beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi belum ada perundang-undangan khusus mengenai etika ini.

Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyampaikan hal ini seusai diterima Presiden SBY di Kantor Presiden, Selasa (11/6) pukul 14.00 WIB. Jimly datang bersama anggota DKPP Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini.

“Presiden SBY menyambut baik usulan DKPP untuk menjadikan DKPP model beretika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat saat ini pemerintah bersama DPR sedang membahas berbagai rancangan undang undang, seperti tentang etika pemerintahan,” kata Jimly.

Menurut Jimly, dalam pertemuan tadi tidak dibahas hal-hal khusus. Kedatangannya hanya untuk melaporkan kinerja DKPP sejak dibentuk pada 12 Juni 2012. Sejak dilantik setahun lalu, DKPP antara lain menerima pengaduan dugaan adanya pelanggaran kode etik, melakukan verifikasi laporan, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka.

“Selain itu, DKPP berwenang memanggil pelapor, teradu atau terlapor (penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik), dan saksi-saksi yang terkait untuk memberikan penjelasan,” Jimly menjelaskan.

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik penyelenggaraan pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu, lanjut Jimly, harus diselenggarakan dengan mengacu pada asas-asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil) dan demokratis. DKPP berfungsi menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Menurut Jimly, DKPP selalu aktif dan responsif terhadap setiap laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran kode etik. Sejak 12 Juni 2012 hingga 31 Mei 2013, DKPP telah menerima 196 laporan dan 81 kasus sudah disidangkan dan ditindak melalui putusan DKPP. “Sisanya dikategorikan tidak memenuhi syarat atau BMS (belum memenuhi syarat),” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan.

Ketika menerima pengurus DKPP ini, Presiden SBY didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. (webpresiden/wan)

Sumber : Partai Demokrat

Demokrat: Data Absensi DPR Jadi Bahan Evaluasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat menilai data ketidakhadiran atau absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menjadi bahan evaluasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja para wakil rakyat. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat ini mendukung Badan Kehormatan membuka data absensi anggota Dewan ke publik.

"Ini perlu agar ke depan bisa menjadi pelajaran untuk caleg-caleg yang akan terpilih bisa jadi lebih rajin," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa saat dihubungi Jumat (10/5/2013).

Saan menuturkan, partainya tidak mempersoalkan jika data-data anggotanya diungkap BK kepada publik. Menurut Saan, partainya selalu melakukan evaluasi tentang tingkat kehadiran anggotanya di DPR. Laporan dibuat setiap bulan oleh fraksi dan disampaikan kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Dari situ, ini akan menjadi rapor kinerja anggota Dewan. Kehadiran juga termasuk salah satu indikator yang dipakai partai kami untuk menyeleksi anggota DPR yang maju lagi sebagai caleg," ujar anggota Komisi III ini.

Lebih lanjut, Saan melihat banyaknya anggota DPR yang membolos karena banyaknya jadwal acara yang berbenturan. Biasanya, kata Saan, jadwal acara partai dan komisi berbenturan dengan waktu rapat paripurna.

"Sehingga ke depannya, hal ini juga perlu ditata. Tapi memang ada juga yang tanpa keterangan tidak hadir. Kalau itu, saya tidak tahu alasannya apa," ucap Saan.

Menurutnya, anggota DPR adalah politisi, bukan karyawan di lembaga-lembaga pemerintahan. Kendati demikian, mereka tetap harus tunduk pada aturan, termasuk tata tertib soal kehadiran.

"Sebenarnya ini tidak perlu diatur kalau memang sudah ada kesadaran. Tapi kan karena belum ada kesadaran itu, jadi perlu diatur karena ujung-ujungnya mempengaruhi persepsi publik terhadap DPR secara keseluruhan," imbuhnya.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.

Sumber : Kompas

Demokrat Dukung Pembatasan Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendukung adanya upaya pembatasan dana kampanye yang akan digunakan oleh peserta Pemilu 2014. Pembatasan dana kampanye tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya politik transaksional yang kerap terjadi saat pemilu berlangsung.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Saan Mustopa, pada diskusi Membongkar Caleg Bermasalah Dalam Berpolitik di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (10/5/2013). Dirinya beranggapan, pembatasan dana kampanye oleh peserta pemilu justru akan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa menjadi anggota DPR memerlukan biaya yang besar.

"Jadi untuk (menghindari) asumsi (caleg mahal), maka KPU perlu membuat aturan agar kompetisi berjalan baik. Misal biaya tertinggi 3 miliar, maka jika dia lewat itu bisa dikenakan sanksi," katanya.

Saan menambahkan, pembatasan dana kampanye membuat anggota legislatif yang terpilih bukan hanya karena uangnya, tetapi kemampuannya. "Itu juga penting (pembatasan dana kampanye). Jangan sampai untuk jadi anggota DPR butuh belasan miliar. (Karena hal itu memicu) perilaku anggota DPR jadi korup, dan menjadikan politik untuk dagang. Berapa uang yang dikeluarkan, berapa yang kembali. Kalau begitu, masa depan kita suram," jelasnya. 

 

Sumber : Kompas

Edaran Mendagri: Dilarang Fotokopi e-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Bahkan, untuk mencegah kerusakan, Kementerian Dalam Negeri sampai mengeluarkan edaran akan larangan tersebut.

Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada  11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, di-stapler, dan diperlakukan hingga merusak fisik kartu.

"Tidak boleh diklip (stapler) dan diperlakukan salah. Jangan difotokopi karena itu plastik, bisa rusak," kata Mendagri seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Indonesia (BI) terkait penggunaan e-KTP, Senin (6/5/2013).

Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk. Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan.

"Apabila masih terdapat unit kerja atau badan usaha yang memberikan pelayanan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik e-KTP," demikian bunyi edaran.

Cip di dalam kartu e-KTP hanya dapat dibaca dengan menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta.

"Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi," kata surat tersebut. 

Sumber : ANT

Editor : Tri Wahono

 

Sumber : kompas

Bacaleg PAN, Demokrat, dan Golkar Paling Banyak Lolos

Jakarta – Dari 12 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, ternyata hanya beberapa parpol yang serius menyiapkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Berdasarkan data yang disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (7/5), hanya tiga parpol yang mampu meloloskan bacaleg di atas 50 persen.

Ketiga parpol tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN, 70,71 persen), Demokrat (65 persen), dan Partai Golkar (63,93 persen). Meski demikian, Partai Demokrat tercatat mengajukan satu calon lebih banyak. Sesuai UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, setiap parpol mengajukan paling banyak 560 bacaleg, tetapi Demokrat mengajukan 561 bacaleg.

Sebaliknya, ada juga tiga parpol lain yang sama sekali tak mampu memenuhi persyaratan untuk meloloskan bacaleg-nya. Ketiga parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sedangkan enam parpol lain meloloskan bacaleg dalam persentase yang bervariasi, yakni Gerindra (15,89 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, 15,5 persen), Partai Bulan Bintang (PBB, 2,72 persen), Hanura (1,43 persen), Partai Nasdem (1,25 persen), dan PDIP (0,55 persen).

Penulis: WIN/A-16/AB

Sumber : beritasatu

Demokrat Minta Pembahasan RUU Pilpres Dihentikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat berpandangan revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres tidak perlu dilanjutkan. Bagi Demokrat undang-undang yang berlaku sekarang sudah memadai. "Kami pikir sudah bagus," kata anggota Baleg Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin ketika dihubungi Republika, Selasa (7/5).

Didi mengakui perlunya peraturan tambahan terkait penyelenggaraan pemilu presiden. Misalnya, mencantumkan soal iklan politik kandidat capres dan cawapres. Hal ini menurutnya perlu diatur agar kandidat capres yang memiliki jaringan media tidak berlebihan saat beriklan.

Namun, lanjutnya, peraturan iklan capres dan cawapres tersebut sebaiknya diserahkan ke penyelenggara pemilu. "KPU dan Bawaslu membuat peraturan yang adil bagi semua pihak," ujarnya.

Menyangkut ambang batas presiden (presidential threshold/PT), Demokrat juga berpendapat tak perlu ada perubahan. Didi menyatakan PT yang tinggi akan menjadi proses seleksi alamiah terhadap para bakal capres-cawapres. 

Sisi positifnya, penyelenggaraan pemilu menjadi lebih sederhana lantaran tokoh yang akan dipilih tidak banyak. "Peserta pilpresnya tidak terlalu banyak," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Ia menambahkan, angka PT yang ketat mencerminkan kuatnya dukungan publik terhadap capres dan cawapres yang diusung partai politik. Menurutnya jika pasangan diusung partai bersuara rendah maka legitimasi publik terhadapnya menjadi berkurang. "Suara legislatif suara publik. Suara partai suara rakyat," katanya. 

Reporter : Muhammad Akbar Wijaya  

Redaktur : Mansyur Faqih

Sumber : Republika

Demokrat Mengaku Calegnya Berkualitas

INILAH.COM, Jakarta - Walau terbukti banyak bacaleg Partai Demokrat merupakan keluarga dekat SBY, namun dinilai tidak bermasalah. Bahkan, Demokrat menyebut para caleg tersebut berkualitas.

Pasca pendaftaran nama caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Demokrat mendapatkan sorotan yang tajam dari publik karena mencantumkan beberapa nama yang berasal dari keluarga Cikeas atau Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Teuku Reifky Harsya MT mengatakan sorotan yang dialamatkan kepada Partai Demokrat adalah hal yang wajar.

"Tetapi yang jelas, dalam penyusunan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) di Partai Demokrat, semuanya telah melalui proses penjaringan yang obyektif dan transparan," ujar Riefky di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Menurutnya, proses penjaringan bakal caleg di Partai Demokrat sedikitnya ada 1800 orang yang mendaftar menjadi caleg. Dari angkat tersebut hanya 1400 orang yang lolos verifikasi tahap awal, sedangkan untuk verifikasi tahap kedua hanya tersisa 1109.

"Pada tahap pembobotan oleh timsatuan tugas (Satgas) Penjaringan, terpilihlah 560 orang bacaleg yang akan ditempatkan di 77 dapil. Selanjutnya, ke- 560 bacaleg itu disampaikan ke Majelis Tingi untuk dikoordinasikan dengan 33 Ketua DPD (provinsi) guna menerima masukan," ungkapnya.

Dia mengatakan, Partai Demokrat mengaku pada enam komponen dalam penetapan caleg. Salah satu komponennya adalah anggota DPR yang saat ini sedang menjabat yakni 148 anggota DPR. Namun dalam perjalannya, ada beberapa yang menyatakan tak maju lagi sehingga totalnya ada 136 orang.

"Sisanya tidaknyaleglagi karena berbagai alasan seperti maju dalam Pilkada, maju sebagai calon DPD RI, ataupun karena faktor usia," kata Riefky.

Lebih lanjut, komponen sumber lainnya adalah, pengurus pusat DPP, pengurus DPD/ DPC, kader dan organisasi sayap partai PD, anggota PD non-kader dan tokoh masyarakat.

Dalam penetapan bacaleg itu, Satgas Penjaringan PD memiliki kriteria umum dan kriteria khusus. "Di antara kriteria umum yang penting adalah kesehatan, pendidikan & pelatihan, riwayat organisasi & pekerjaan, penghargaan dan status hukum para bacaleg," paparnya.

Adapun untuk kriteria khusus, menurut Riefky, penetapannya bergantung pada unsur sumber bacaleg masing-masing. Misalnya bagi bacaleg yang berasal dari komponen 'tokoh masyarakat', maka mereka itu mesti populer, akseptabel, dan memiliki pengaruh untuk mendapatkan suara yang signifikan.

"Peran aktif terhadap berbagai kegiatan kemasyarakatan selama ini, juga menjadi bahan pertimbangan utama bagi mereka," kata Riefky.

Riefky menyayangkan bila masih ada isu miring tentang nama-nama tertentu dalam daftar bacaleg PD. "Sebab semuanya berdasarkan pertimbangan yang legal dan rasional. Selain itu, penetapan bacaleg PD dilakukan dengan menghargai hak WNI yang dijamin konstitusi, yaitu hak untuk memilih dan hak dipilih," katanya.

Pada prinsipnya, selain menjamin hak berpolitik setiap WNI, sesungguhnya para bacaleg juga telah melalui seleksi yang ketat dalam proses pembobotan yang dilakukan oleh Satgas Penjaringan di PD.

"Demikian pula, dari sisi status hukum setiap bacaleg, terdapat persyaratan bahwa mereka tidak tersangkut tindak pidana korupsi, narkoba, asusila dan tindak pidana berat lainnya," tambah Riefky.

Riefky menjelaskan bahwa rata-rata umur bakal caleg PD tergolong muda. “Sekitar 60 prosen di antara bakal caleg di Partai Demokrat berusia di bawah 50 tahun. Dari jumlah itu, 27 prosen di antaranya berusia antara 21-40 tahun,” kata Riefky.

Menurut data yang ada, mayoritas tingkat pendidikan ke-560 bakal caleg PD itu adalah sarjana. “Alhamdulillah, sekitar 92 prosen jenjang pendidikan bakal caleg Partai Demokrat adalah lulusan S1, S2 dan S3,” tambah Riefky sambil tersenyum.

Partai Demokrat, menurut Riefky, juga secara serius mengusahakan keseimbangan gender. “Lebih dari 36 % bakal caleg kami adalah kaum wanita,” kata Riefky.

Walaupun dengan sistem suara terbanyak nomor urut tidak berpengaruh, tetapi dari hasil nilai pembobotan hampir separuh bacaleg wanita berada di urutan nomor awal.

“Sekitar 40 prosen bakal caleg perempuan di Partai Demokrat berada pada nomor urut atas, yakni di urutan satu, dua atau tiga,” tambah Riefky lagi.

Dengan menjunjung hak politik WNI yang dijamin oleh konstitusi (dipilih dan memilih), Mekanisme Penjaringan dan Proses Pembobotan yang telah dilalui setiap bacaleg, Survey bacaleg di dapilnya masing-masing serta dikoordinasikannya daftar bacaleg dengan 33 Ketua DPD (provinsi),

“InsyaAllah Partai Demokrat siap berkompetisi secara sehat dan optimal pada pesta demokrasi 2014 ini,” tegas Riefky. [gus]

Sumber : inilah.com

Ibas: Dulu Tidak Ada Orang yang Lirik Demokrat

Jakarta, Aktual.co — Sekjen Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono membantah adanya hak istimewa bagi kerabat Ketua Umum (PD) Susilo Bambang Yudhoyono dalam penjaringan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS).

“Partai Demokrat telah menerapkan sistem rekrutmen dan penentuan Daftar Calon Sementara (DCS) secara transparan dan objektif. Dalam menyusun DCS, Partai Demokrat menggunakan sistem yang rapi dan persyaratan yang ketat," ujarnya dalam siaran pers kepada Aktual.co, Senin (6/5).

Terkait nama-nama keluarga dan kerabat, Ibas menjelaskan bahwa hak semua orang untuk berkarir di bidang apapun termasuk di bidang politik.

Ibas justru mengingatkan bahwa, nama-nama tersebut sudah lama aktif berjuang dan memajukan Partai Demokrat.

“Sejak 2001 ketika Partai Demokrat baru berdiri, terus terang tidak ada yang melirik dan mau bergabung. Yang mau dan berani bergabung adalah sejumlah tokoh dan keluarga, (isteri, kakak, adik)," imbuhnya.

"Setelah itu mereka aktif berkarier, jadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dari FPD. Kalau mereka berlanjut lagi, seperti suami-isteri, kakak-adik jadi anggota DPR RI/DPRD lagi, maka itu hak mereka,” terang Ibas.

Ibas menambahkan, Partai Demokrat secara objektif dan transparan juga membuka peluang bagi masyarakat umum untuk berjuang melalui Partai Demokrat.

“Selain kader yang sudah aktif, Partai Demokrat juga membuka peluang bagi non kader, meskipun jumlahnya hanya sekitar 10 persen untuk berjuang melalui Partai Demokrat,” tambahnya.

Ari Purwanto

Sumber : aktual.co

Konvensi Demokrat Panggung Besar bagi Capres Alternatif

RMOL. Konvensi calon presiden yang akan digelar Partai Demokrat diperkirakan akan menjadi fokus perhatian utama politik Indonesia sampai 2014 yang akan datang. Karena, konvensi yang diperkirakan dimulai bulan Agustus tahun akan langsung menyita dan mendominasi perhatian utama media dan pemberitaan.

Karena itu, jelas board of advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jeffrie Geovanie (Senin, 6/5), ini adalah panggung besar bagi capres-capres alternatif, yang akan dengan cepat mempopulerkan mereka dan panggung yang elegan buat menyampaikan gagasan dan memperkenalkan diri.

"Di bulan-bulan yang akan datang kita akan mulai mengenal secara mendalam melalui media-media figur-figur muda seperti Gita Wirjawan, Dino Patti Jalal, Chairul Tanjung, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Irman Gusman dan lain-lain. Sebagai capres alternatif mereka sangat berpeluang untuk disukai oleh publik dan mulai dipilih oleh publik," jelas Jeffrie.

Rentang waktu yang panjang sampai mei 2014, akan membuat masyarakat dapat mempelajari siapa di antara mereka yang terbaik.

"Bahwa karena kehebohan itu Partai Demokrat akan mendulang kembali suara yang besar, itu adalah hal yang wajar dan pantas. Karena Partai Demokrat memberikan kesempatan buat putra putri terbaik bangsa maju sebagai capres," demikian Jeffrie. [zul]

Sumber : rmol

Konvensi Demokrat antara Cemo’ohan dan Harapan

KATA konvensi merujuk pada rapat (suatu rapat besar); norma (suatu kumpulan norma yang diterima umum); dan traktat, perjanjian, dan lain-lain.

Konvensi bila merujuk kepada partai politik adalah penjaringan di internal partai untuk mencari tokoh yang berhak mewakili parpol dalam sebuah kompetisi politik. Seperti contoh, partai A mencari sosok yang berhak mewakili partai tersebut dalam berkompetisi merebutkan kursi kepresidenan.

Konvensi adalah tradisi logis-rasional yang biasa diterapkan oleh parpol modern. Itu dikarenakan, yang terbaiklah yang berhak mewakili parpol dalam sebuah kompetisi politik di tingkat eksternal. Hal tersebut merupakan sistem yang demokratis dalam internal partai untuk memperebutkan dukungan partai dalam kompetisi ditingkat nasional. Konvensi juga sebagai sarana demokratis terbuka untuk kader maupun non parpol merupakan ajang pembuktian bahwa sebuah parpol telah melakukan mekanisme modern untuk mencetak kader pemimpin.

Sistem konvensi di internal partai dapat kita lihat di negara Amerika Serikat yang sudah berlangsung 200 tahun. Tradisi konvensi itu muncul setelah setelah negara itu menerapkan sistem pemilu mayoritarian (di sini secara salah kaprah disebut sistem distrik) dalam memilih Senat, DPR, dan presiden.

Penggunaan sistem mayoritarian itu menciptakan sistem dua partai, karena dari sekian banyak partai hanya dua menonjol: Partai Demokrat dan Partai Republik. Karena penguasaan pendukung, suara, maupun kursi, maka dua partai itu seakan memiliki hak khusus mengajukan calon presiden. Padahal secara hukum, partai lain juga bisa mengajukan calon, bahkan seseorang bisa menjadi calon independen.

Untuk menentukan calon presiden itulah Partai Demokrat dan Partai Republik, menggelar konvensi. Jadi, konvensi adalah forum partai untuk memilih calon presiden yang akan diajukan dalam pemilu presiden. Lalu siapa yang memilih calon presiden di forum ituadalah mereka adalah para utusan partai yang berasal dari setiap negara bagian.

Dalam konvensi Partai Demokrat terdapat 4.233 utusan, sedang konvensi Partai Republik terdapat 2.380. Para utusan itu dipilih melalui pemilihan pendahuluan yang dilakukan oleh masing-masing partai. Para utusan itu dipilih anggota partai masing-masing, di setiap daerah pemilihan, yang tersebar di negara bagian.

Seseorang akan ditetapkan menjadi calon presiden Partai Demokat, apabila dia mendapat dukungan minimal 2.166 utusan dalam Konvensi Partai Demokrat. Sedangkan di Partai Republik calon presiden harus mendapatkan dukungan minimal 1.191 utusan dalam Konvensi Partai Republik.

Contoh konvensi di Indonesia

Konvensi di internal partai juga pernah dilakukan oleh partai di Indonesia yakni partai Golkar. Pada era Akbar tanjung, Golkar kesulitan dalam menetapkan Capres dikarenakan Akbar Tanjung waktu itu sedang tersungkur karena terlibat dalam kasus korupsi. Saat itu Golkar melakukan konvensi dalam menjaring calon yang akan mewakili Golkar dalam kompetisi pilpres.

Konvensi yang diperkenalkan Golkar untuk menjaring kandidat capres memang fenomenal dan dianggap sangat demokratis. Hal ini karena dengan menggunakan metode konvensi, para kandidat akan bersaing secara terbuka dengan memaparkan visi dan misinya untuk merebut perhatian para kader dan pengurus Golkar di seluruh Indonesia. Menurut Akbar Tandjung, konvensi juga berarti sebuah pengambilan keputusan yang melibatkan hingga jajaran partai yang berada di bawah.

Kovensi akan menghasilkan capres yang dikenal luas hingga ke daerah-daerah, karena setiap peserta konvensi musti mendapat dukungan dari kader partai di daerah. Sehingga dengan demikian hasil konvensi sesungguhnya mencerminkan aspirasi dari DPD-DPD Golkar di seluruh Indonesia, hal inilah yang kemudian memunculkan gambaran bahwa konvensi adalah sebuah proses yang sangat demokratis.

Selain itu metode konvensi ini juga menunjukkan kemandirian Golkar dan mencerminkan sebuah organisasi yang modern, dimana semua kader diberi kesempatan untuk mengikuti konvensi dan semuanya punya peluang yang sama untuk terpilih.

Ini bermakna Golkar tidak hanya bergantung pada satu orang saja dimana satu orang ini yang biasanya merupakan orang paling berpengaruh di partai akan menjadi satu-satunya kandidat yang akan diusung partai untuk menjadi capres. Golkar, dengan mekanisme konvensi berarti menolak budaya mengkultusindividukan seseorang seperti itu.

Hal tersebut merupakan sebuah terobosan yang cukup revolusioner karena sangat banyak parpol di Indonesia yang masih mengkultusindividukan pemimpinnya, seperti PDI Perjuangan dengan Megawati-nya, Partai Demokrat dengan SBY-nya, dan lain-lain. Konvensi juga bisa dianggap sebagai upaya Akbar Tandjung untuk menunjukkan bahwa Golkar sudah berubah dan sudah punya paradigma baru, terutama dalam hal rekruitmen capres.

Namun di sisi lain, konvensi memang mempunyai beberapa kelemahan. Selain menelan biaya yang cukup banyak seperti diutarakan ketua umum Golkar Jusuf Kalla pada tahun 2009 silam, konvensi juga rentan menjadi ajang adu uang dan adu modal. Seperti kita ketahui metode konvensi menempatkan kader-kader Golkar di daerah sebagai anak emas, dimana menang kalahnya seorang kandidat adalah berdasarkan pilihan mereka.

Untuk itu, calon yang ingin menang tentu harus merebut banyak suara di daerah, dan untuk mencapai hal tersebut tentu tidak bisa terjadi dengan cuma-cuma melainkan harus ada semacam pemberian bagi para pengurus di daerah tersebut. Hal ini akan menyebabkan calon dengan modal yang kuatlah yang akan menang, dan tentu saja ini bertentangan dengan tujuan konvensi sendiri yang ingin mendapatkan capres yang berkompeten serta diakui legitimasinya di tingkat kepengurusan baik pusat maupun daerah.

Alasan lainnya adalah dengan adanya konvensi bisa memicu perpecahan di internal partai. Kekalahan capres dari Golkar pada pilpres 2004 dan 2009 bisa disebut karena ketidaksolidan di internal partai dalam memenangkan capres yag Golkar usung. Ditengarai hal itu bisa saja terjadi karena ada sebagian kubu pendukung kandidat yang kalah dalam konvensi merasa tidak puas dan kemudian membelot mendukung capres dari partai lain. Konvensi juga memakan waktu dan proses yang panjang dan melelahkan, serta bisa saja memunculkan pemenangnya bukanlah merupakan kader Golkar yang aktif seperti yang terjadi ketika Wiranto memenangkan konvensi Golkar 2004.

Jusuf Kalla sendiri menjelang pilpres 2009 menolak konvensi sebagai metode penjaringan capres dari Golkar untuk pilpres 2009. Menurut Jusuf Kalla, konvensi pada 2004 adalah berdasarkan alasan sejarah, dimana ketika itu ketua umum Golkar Akbar Tandjung sedang tersangkut masalah hukum, sehingga pengurus Golkar tidak mau mengambil risiko mencalonkan seorang ketua umum yang sedang tersangkut masalah hukum. Oleh karena itu metode konvensi pun ditempuh untuk menghindari hal tersebut.

Kalla kemudian mengajukan usul untuk mengembalikan penetapan capres dari Golkar melalui proses Rapimnas, hal mana menurut Kalla adalah sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang menyebutkan bahwa keputusan penting partai diambil dalam Rapimnas. Menurut Kalla penentuan capres dari Golkar termasuk keputusan penting, karena itu wewenang tersebut harus diserahkan pada Rapimnas. Metode Rapimnas ini akhirnya memang dipakai menjelang pilpres 2009 dimana ketika itu aspirasi dari daerah dijaring dan memunculkan sejumlah nama termasuk Kalla. Kemudian dilakukan survei di antara nama-nama tersebut dan Kalla menang sehingga memunculkan Kalla sendiri sebagai capres dari Golkar.

Tanggapan Masyarakat dan Idealitas Konvensi di Partai Demokrat

Gagasan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggelar konvensi, patut diapresiasi. Jika gagasan itu terwujud, Partai Demokrat akan menjadi partai terbuka dalam pengajuan calon presiden. Sebab, katanya, konvensi tidak hanya diikuti oleh kader partai, tetapi juga orang luar.

Tetapi, bagaimana memilih satu calon presiden dari sekian banyak orang yang berminat, merupakan masalah mendasar. Di sinilah gagasan SBY itu tidak diketahui, atau belum jelas, sehingga mengundang komentar sinis para pesaingnya. Bisa dimengerti karena konteks politik Indonesia tak gampang mengadopsi konvensi.

Gagasan mengenai konvensi di partai Demokrat mendapat banyak tanggapan dari masyarakat baik yang apresiatif hingga sinis. Sikap sinis terhadap gagasan ketua umum PD yang akan menjaring capres melalui konvensi banyak dikarenakan oleh tidak jelasnya mekanisme konvensi nantinya. Masyarakat banyak yang menganggap konvensi di PD hanya untuk mengangkat popularitas partai.

Kesinisan dari masyarakat terutama karena belum ada soal sistem pemilihan dalam konvensi partai tersebut. Masyarakat banyak mengaca pada konvensi Golkar pada pilpres 2004 lalu yang hanya melibatkan pengurus partai bukan masyarakat, dan dalam konvensi tersebut sarat dengan praktek money politics dan menghabiskan dana yang cukup besar.

Niat PD untuk melakukan konvensi merupakan progresifitas partai modern dalam menjaring aspirasi rakyat dalam menentukan calon pemimpin masa depan. Seperti yang diutarakan SBY dalam akun twitternya, "Gagasan saya adalah melibatkan rakyat dalam seleksi Capres 2014." Maka gagasan ini harus mendapat apresiasi bila nanti system yang digunakan dalam konvensi benar-benar mewakili aspirasi rakyat dalam mencari pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Gagasan bagus dari partai Demokrat tersebut harus dijalankan dengan system yang baik pula. Konvensi yang pernah dilakukan oleh Golkar dan juga partai-partai di Amerika harus menjadi pertimbangan dalam membuat mekanisme konvensi nanti. Menjaring aspirasi rakyat harus menjadi ruh utama dalam sistem mekanisme nanti.
Konvensi seperti yang sudah dilakukan oleh Golkar yang menghabiskan dana besar dan efektif harus dihindari dalam konvensi PD  nanti. Selain menelan biaya yang cukup banyak seperti diutarakan ketua umum Golkar Jusuf Kalla pada tahun 2009 silam, konvensi juga rentan menjadi ajang adu uang dan adu modal.

Seperti kita ketahui metode konvensi menempatkan kader-kader Golkar di daerah sebagai anak emas, dimana menang kalahnya seorang kandidat adalah berdasarkan pilihan mereka. Untuk itu, calon yang ingin menang tentu harus merebut banyak suara di daerah, dan untuk mencapai hal tersebut tentu tidak bisa terjadi dengan cuma-cuma melainkan harus ada semacam pemberian bagi para pengurus di daerah tersebut. Hal ini akan menyebabkan calon dengan modal yang kuatlah yang akan menang, dan tentu saja ini bertentangan dengan tujuan konvensi sendiri yang ingin mendapatkan capres yang berkompeten serta diakui legitimasinya di tingkat kepengurusan baik pusat maupun daerah.

Alasan lainnya adalah dengan adanya konvensi bisa memicu perpecahan di internal partai. Kekalahan capres dari Golkar pada pilpres 2004 dan 2009 bisa disebut karena ketidaksolidan di internal partai dalam memenangkan capres yang Golkar usung.

Konvensi yang seperti Golkar tersebut tidak menjaring aspirasi masyarakat tetapi hanya aspiasi kader partai hingga DPD. Semangat konvensi yang mencari calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat tidak seperti yang diinginkan SBY bila konvensi nanti seperti sistem konvensi di Golkar tersebut.

Kemudian, acuan mekanisme konvensi ada lagi di partai Demokrat dan Republik Amerika Serikat yakni yang bersandar pada primary (pemilihan awal). Primary adalah pemilihan tertutup, Primary umumnya hanya anggota partai yang bersangkutan. Kalau primary Republik maka anggota partai Demokrat tidak boleh ikut. Hasilnya pasti tidak mencerminkan aspirasi pemilih nasional. Primary juga sangat mahal. Primary itu seperti pemilihan sebenarnya, melibatkan puluhan juta pemilih. Butuh persiapan dan lain sebagainya, mahal dan hasilnya kurang mencerminkan aspirasi pemilih nasional.

Dari dua model konvensi yang disebutkan diatas banyak kalangan menganggap tidak akan menghasilkan hal yang signifikan. Kelemahan-kelemahan banyak terdapat di dua sistem konvensi yakni konvensi Golkar yang menghabiskan dana besar, sarat money politics dan hasilnya tidak signifikan. Sedangkan konvensi yang dilakukan di AS yakni di partai Republik dan Demokrat yang bersandar pada primary yang hanya melibatkan partai yang bersangkutan dan melibatkan puluhan juta pemilih pasti menghabiskan banyak modal.

Maka dengan berkaca dari konvensi-konvensi di atas, Partai Demokrat harus menggodok kembali mekanisme yang nanti akan dibuat sistem dalam konvensi. Seperti diutarakan oleh Jeffrie Geofanie (Board of Advisor Center for Strategic and International Studies (CSIS), bahwa konvensi yang dilakukan oleh Golkar dan partai-partai di AS tidak cocok bila diterapkan di PD.

Menurutnya, konvensi PD nanti harus bersistem the winner takes all. Yaitu semua peserta konvensi melakukan sosialisasi terbuka lewat media massa yang punya jangkuan nasional.  Setelah itu, menjelang konvensi nasional nanti, dibuat survei pemilih secara ilmiah di masing-masing provinsi. Siapa yang mendapat urutan pertama maka dia mengambil seluruh kuota suara di provinsi itu. Hasilnya kemudian dibawa oleh delegasi provinsi ke konvensi nasional. Delegasi ini hanya membawa hasil survei. Misalnya, kalau di Aceh yang unggul nomor 1 adalah Dahlan Iskan, delegasi Aceh mencalonkan Menteri BUMN itu. Sementara kalau di Jawa Timur yang nomor 1 Mahfud MD, delegasi Jatim mengusung mantan Ketua MK tersebut.

Untuk menjamin agar tetap proporsional, Jeffrie menambahkan, kuota suara provinsi ditentukan oleh jumlah pemilih provinsi bersangkutan dibanding pemilih nasional. Aceh misalnya 2%, Jatim 16%. Kalau total suara di konvensi nanti 100, maka Jatim mengirim 16 orang dengan suara ke Mahfud semua. Aceh 2 orang dengan suara ke Dahlan semua. Demikian seterusnya. Nanti dihitung siapa yang mendapat suara paling banyak dari semua provinsi itu.

Cara seperti itu merupakan konvensi baru. Bukan seperti konvensi Golkar pada tahun 2004 lalu yang rawan terhadap politik uang, dan bukan pula konvensi seperti di Amerika yang bersandar pada primary (pemilihan awal). [***}

Oleh Farhan Effendy, S. Fil. MAP
Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan (PPSK) DPP Partai Demokrat

Sumber : rmol

Demokrat Bidik Kemenangan Tiga Pilkada

SEMARANG, suaramerdeka.com - Partai Demokrat membidik kemenangan dalam tiga pilkada, yakni Pilgub Jateng, Pilbup Kudus, dan Pilbup Temanggung. Ketiga pilkada ini akan serentak diselenggarakan pada 26 Mei mendatang. 

Demokrat optimis bakal meraih kemenangan karena tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon yang diusung partainya cukup menggembirakan. Internal partai kini juga telah membentuk tim sukses dengan komposisi 80 persen terdiri atas fraksi, caleg incumbent dan yang baru, struktur partai DPC, DPAC, serta tokoh masyarakat.

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng Sukawi Sutarip mengatakan, partainya juga sudah mempersiapkan saksi khusus untuk pengawalan pilkada tersebut. Setiap tempat pemungutan suara (TPS) dipersiapkan satu orang saksi. "Seluruh jajaran Demokrat sudah siap memenangkan pasangan calon ketiga pilkada. Ketiganya menunjukan elektabilitas menggembirakan, hanya di Kudus harus berjuang keras karena menghadapi incumbent," kata mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut.

Sebagaimana diketahui, Demokrat mengusung pasangan Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo dalam pilgub. Untuk Pilbup Kudus, partainya mengusung pasangan HM Tamzil- HM Asyrofi. Di Temanggung, Demokrat mengusung Budiarto- Dedi Haryadi. Demi pemenangan ketiga pilkada, Demokrat hari ini, Jumat (3/5) mengumpulkan ketua, sekretaris, bendahara DPC se-Jateng, termasuk caleg incumbent dan yang baru dalam konsolidasi akbar partai di Crown Plaza Hotel Semarang.

Konsolidasi akbar ini rencananya akan dihadiri Sekjen DPP Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Bendahara Umum Handoyo S Mulyadi, Direktur Eksekutif Toto Riyanto, serta tiga wakil ketua umum Agus Hermanto, Jhonny Allen, dan Nurhayati Ali Assegaf.

Turut hadir dalam kesempatan itu pasangan cagub Bibit-Sudijono (Bissa).  Sukawi menyebutkan ketiga pilkada ini dihelat kurang dari sebulan. Karenanya, konsolidasi ini sebagai sebuah finalisasi gerakan secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Jateng Dani Sriyanto menyatakan, konsolidasi akbar ini digelar dengan tema "Sukses Pilgub, Sukses Pileg, Sukses Pilpres, dan Sukses Partai Demokrat Menyejahterakan Rakyat". Konsolidasi ini untuk menggerakan mesin politik partai, mereka yang diundang ini ada 1.200 orang kader utama. Kegiatan di Crown Plaza dan telah berlangsung selama enam jam, tepatnya mulai 10.00- 16.00.

Sumber : Suara Merdeka

Politik Dinasti di Demokrat, Apa Kata Hayono Isman?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat tidak khawatir dengan kerasnya kritik publik yang menyangkut politik dinasti di daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) mereka. Partai berlambang Mercy ini merasa telah menerapkan asas kapasitas dan kapabilitas di setiap rekrutmen politik yang mereka lakukan. 

"Saya hargai sikap kritis masyarakat terhadap DCS Partai Demokrat," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman kepada wartawan di kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/5).

Hayono meminta masyarakat mempelajari dan menyikapi secara jernih DCS yang mereka ajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, DCS Demokrat telah melalui proses seleksi kualitas dan elektabilitas. "Partai pasti ingin mencari dukungan rakyat," ujarnya.

Kerasnya kritik publik boleh jadi tercipta karena masyarakat memang belum mengetahui kualitas masing-masing individu DCS Demokrat. Hayono mengatakan partainya siap menindaklanjuti laporan masyarakat. "Dilihat dulu perorangan. Kalau ada permasalahan kita telusuri," ia menegaskan.

Masuknya 15 orang keluarga dekat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam DCS Demokrat bukanlah hal luar biasa. Hayono mengatakan jumlah itu kecil bila dibandingkan jumlah keseluruhan DCS yang mereka miliki. "Dari 560 calon legislatif 15 itu sangat kecil," kata dia.

Figur SBY menjadi pertimbangan pokok Demokrat mengusung keluarga besar Cikeas ke Senayan. Menurut Hayono figur SBY merupakan magnet penarik suara bagi DCS yang berasal dari keluarga SBY. 

Sumber : Republika

Reporter : Muhammad Akbar Wijaya
Redaktur : Citra Listya Rini

Presiden SBY: Era Buruh Murah Sudah Usai

Surabaya, Jawa Timur: Buruh bukan hanya faktor produksi, era buruh murah pun sudah usai. Jika karyawan telah bekerja produktif, tugas perusahaan memikirkan kesejahteraan buruh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini saat berdialog dengan pekerja PT Unilever Indonesia Tbk, di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/5) siang.

“Sudah usai dibilang pekerja hanya faktor produksi semata, era buruh murah pun sudah selesai. Semua memiliki komitmen bahwa dengan bangkitnya perusahaan, semua pihak pun merasakan benefit yang nyata,” kata Presiden SBY.

Kepada jajaran manajemen perusahaan, Presiden juga berpesan jika karyawan sebuah perusahaan telah bekerja produktif, maka tugas manajemen dan perusahaan adalah memikirkan kesejahteraan karyawannya.

“Semakin sejahtera karyawannya, hasil kerjanya pun semakin baik,” ujar SBY.

Peningkatan daya saing penting bagi sebuah perusahaan. Salah satu elemen daya saing adalah produktivitas.

“Dari hal kecil kita bisa menuju hal yang besar. Produktivitas meningkat, maka pendapatan negara pun meningkat,” SBY menambahkan.

Peninjauan dan dialog dengan pekerja serta jajaran manajemen PT Unilever Indonesia ini dilakukan seusai Presiden dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono meninjau dan bersilaturahmi dengan pekerja PT Maspion Group di kawasan Sidorajo.

Dalam kunjungan ke PT Unilever Indonesia ini, Presiden Direktur Maurits Lalisang menjelaskan bahwa perusahaannya ingin menumbuhkan bisnisnya dua kali lipat. Pada waktu yang bersamaan, ujar Lalisang, Unilever juga ingin mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai aset utama perusahaan, para pekerja yang adalah bagian dari masyarakat Indonesia mendapat perhatian utama dari kami,” Lalisang menjelaskan.

Menurut Lalisang, PT Unilever Indonesia selalu mempertahankan hubungan kerja yang kondusif dan nyaman dengan para pekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kunjungan yang dilakukan Presiden SBY ini dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei 2013. Dalam kunjungan ini, Presiden menekankan kembali pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan pekerja guna memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. (webpresiden/yor/wan)

Sumber : Demokrat

KPU rampungkan 90% verifikasi berkas bacaleg

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan 90 persen tahapan verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 6.576 berkas yang masuk sejak 9 hingga 22 April 2013.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, dari persentase itu diprediksi, pihaknya akan menyelesaikan proses verifikasi dalam satu hingga dua hari ke depan.

Kendati demikian, kata dia, KPU belum dapat mengumumkan hasil verifikasi itu kepada publik sekalipun penyelesaiannya lebih cepat dari penetapan jadwal.

"Verifikasi terhadap seluruh kandidat di seluruh dapil dan di seluruh partai hampir 90 persen, satu dua hari ini bisa kita selesaikan proses verifikasi berkas-berkas persyaratan para kandidat dari 12 parpol (partai politik), kemungkinan sekitar tanggal 5-6 Mei sudah akan membuat keputusan," jelas Arief di ruang kerjanya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2013).

Dalam pengumuman itu, KPU akan menyampaikan terkait pemenuhan persyaratan parpol yang telah ditentukan. Tak hanya itu, KPU juga akan melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bacaleg yang mendaftarkan diri untuk pesta demokrasi tahun depan.

"Apakah partai dalam mengajukan calon sudah memenuhi syarat apa tidak misal soal keterwakilan perempuan kemudian keterpenuhan kuota 100 persennya memenuhi sarat apa tidak," terangnya.

"Kalau sarat calon itu berkenaan terpenuhinya syarat kandidat perorangan, kalau pencalonan yaitu berkenaan parpol dalam mengajukan calon apakah terpenuhi jumlah 30 persen kuota perempuan, apakah memenuhi kuota 100 persen kuota tiap dapil (daerah pemilihan), atau jangan-jangan ada yang melebihi 100 persen itu akan kita koreksi," tuntasnya.

Sumber: sindonews.com
Reporter: Haris Kurniawan (maf)

Jelang Pemilu 2014, Ini Pesan SBY kepada Politisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan para politisi dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik di tahun politik saat ini hingga Pemilu 2014. Stabilitas politik, kata Presiden, sangat penting untuk perekonomian. 

"Kalau bicara stabilitas politik, peran politisi dan elite politik sangat penting," kata Presiden saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Presiden berharap agar politisi dan elite politik bisa mengukur dan tidak melebihi batas kepatutan dalam menghadapi kompetisi politik. Pengalaman pemilu selama ini, situasi politik bakal semakin memanas menjelang Pemilu 2014. 

Apalagi, lanjut Presiden, di tahun politik seperti ini benturan sosial sangat bisa terjadi. Konflik sosial dapat mengganggu program pemerintah dalam peningkatan kesejateraan rakyat. 

Presiden menambahkan, jika terjadi peristiwa politik yang tidak diharapkan selama tahapan pemilu, hal tersebut harus segera diselesaikan agar jangan menciptakan gangguan keamanan. Ia berharap, Pemilu 2014 bisa berjalan baik seperti Pemilu 2004 dan 2009. 

"Yang bertanggung jawab menjaga stabilitas bukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mereka tidak dirancang untuk mengemban tugas seperti itu. Ini tanggung jawab kita semua," pungkas Presiden. 

 

Sumber : Kompas

Cermati Daftar Caleg di KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat dan publik umum diharapkan serius menelisik daftar calon anggota legislatif DPR RI, yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum di laman situsnya. Jika menemukan nama-nama caleg yang bermasalah, publik dapat memberi masukan ke KPU atau partai terkait.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

"Memang masih belum jelas, masukan dari masyarakat itu sebaiknya dilaporkan ke mana. Namun, semestinya masukan itu bisa disampaikan pada partai atau KPU atau KPUD. Sebaiknya kedua lembaga itu membuka diri pada publik," katanya.

Partai politik peserta Pemilu 2014 telah menyetorkan daftar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan komisi itu kemudian menampilkan daftar tersebut di laman situs resminya, www.kpu.go.id/. Data itu memuat nama-nama bakal caleg (bacaleg) untuk DPR RI, beserta keterangan persyaratan yang dipenuhi.

Menurut Sri Budi Eko Wardani, inisiatif KPU untuk menyajikan data bacaleg di situsnya merupakan langkah yang patut dihargai demi membangun transparansi calon wakil rakyat sejak dini. Data ini bisa menjadi modal bagi penelusuran rekam jejak setiap caleg. Namun, penelusuran memerlukan pendalaman lebih lanjut.

"Momentum ini harus diambil oleh lembaga swadaya masyarakat di bidang pemilu dan demokrasi untuk menyebarkan data tersebut ke masyarakat, terutama daerah pemilihan. Ini penting agar semua masyarakat, termasuk di luar perkotaan, bisa mengakses nama-nama bacaleg," katanya.

Karena masih data awal, kelompok masyarakat civil society perlu mengembangkan data itu dengan menelurusi rekam jejak setiap bacaleg. Masyarakat perlu diajak bersama-sama menelisik berbagai informasi itu, agar mereka lebih mengenal calon wakil rakyat dari dapilnya.

Jika menemukan bacaleg bermasalah dengan didukung bukti -bukti nyata, masyarakat bisa memberikan masukan. Itu mencakup berbagai hal, seperti kasus hukum atau keaslian dokumen persyaratan bacaleg. Jika ada laporan bacaleg bermasalah, partai semestinya mempertimbangkan masukan itu. Jika disertai bukti-bukti kuat, partai dapat memperbaiki atau mencoret nama caleg yang bermasalah tersebut.

"Partai sebaiknya membuka diri demi menghasilkan caleg yang berkualitas. Meski DCS sudah diverifikasi secara internal, mungkin saja ada informasi lain yang terlewat akibat manajemen dan administrasi partai yang kurang cermat. Buktinya, sejumlah partai masih kecolongan dengan kasus caleg ganda di satu partai atau di beberapa partai berbeda," katanya. 

 

Sumber : Kompas

Demokrat Bantah Praktikkan Politik Dinasti

MedanBisnis – Jakarta. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli membantah partainya masih mempraktikkan politik dinasti. Menurut Melani, meski ada sejumlah calon anggota legislatif yang berasal dari satu keluarga, itu bukan hasil nepotisme.

“Kami memilih berdasarkan potensi. Kalau orangnya bagus, kenapa tidak?” kata Melani, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Melani, jumlah calon legislator yang berasal dari satu keluarga tidaklah banyak. Dari 560 caleg yang diajukan, jumlahnya tak melebihi 20 orang. Lagi pula, menurut Melani, kriteria yang diterapkan kepada setiap caleg sama. Tak peduli apakah dia memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus Demokrat lainnya atau tidak.

Melani mengatakan, sebagai warga negara, setiap orang berhak mengajukan diri untuk dipilih dalam Pemilu 2014. Setiap calon legislator juga wajib menjalani seleksi dan disetujui oleh pengurus dewan pimpinan daerah di setiap wilayah pemilihan. Tingkat keterpilihan di daerah pemilihan juga dipertimbangkan.  “Jadi tak ada politik dinasti. Semunya berdasarkan kriteria,” imbuhnya.

Dalam menyusun daftar caleg, kata Melani, partai juga mempertimbangkan tingkat elektabilitas. Apalagi saat ini partai memprioritaskan perolehan suara untuk mengulang kesuksesan Pemilu 2009. Saat itu Demokrat menjadi pemenang dengan perolehan suara 20,8 persen. Karena itu, partai mencalonkan siapa saja yang mampu mendulang suara, termasuk para menteri.

Sebelumnya, pengacara eks Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, Carell Ticualu, membagi-bagikan daftar kroni keluarga di daftar caleg PD. Carell merupakan mantan pengurus DPP PD yang kini menyeberang menjadi caleg Hanura.

Ketua Harian PD Syarief Hasan yang maju dengan nomor urut 1 di dapil Jabar III mengajak serta istrinya, Inggrid Kansil, maju sebagai caleg no urut 1 di Jabar IV dan anaknya, Ryan Syarief maju dengan nomor urut 5 di dapil Jabar V.

Anak eks ketua umum PD Hadi Utomo juga nyaleg. Mereka adalah Nur Cahyo Anggorojati dengan nomor urut 7 di dapil Jateng VI, dan Dwi Astuti Wulandari yang maju dengan nomor urut 3 di dapil DKI I. Sementara Waketum PD Agus Hermanto yang nyaleg dengan nomor urut 1 di dapil Jateng I mengajak anaknya, Lintang Pramesthi, maju dengan nomor urut 2 di dapil Jabar VIII.

Sedangkan Wakil Ketua Majelis Tinggi PD Marzuki Alie yang maju dengan nomor urut 1 di dapil DKI Jakarta 1 mengajak adiknya Juahaini Alie maju dengan nomor urut 1 di dapil Sumsel II. Marzuki juga mengajak serta anak angkatnya, Syafwatillah Mohzaib, yang maju dengan nomor urut 1 di dapil Sumsel I.

Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf yang maju dari dapil Jatim V dengan nomor urut 1 mengajak sang adik, Amina Ali Assegaf, yang maju di dapil Jatim III dengan nomor urut 3. Sang anak, Muhammad Rahadian Syarif, maju dengan nomor urut 4 di dapil Jateng II.

Wakil Ketua Komwas PD Suaidi Marasabessy maju bersama istrinya di dapil Maluku.
Suaidi mendapat nomor urut 1 sedangkan sang istri, Derita Roy Pattasina, mendapat nomor urut 3. Sutan Sukarnotomo yang maju di dapil Riau 1 dengan nomor urut 1 didampingi istrinya, Varina Fryni Sukarnotomo, dari dapil yang sama.
(tnr/dcn)

 

Sumber : Medan Bisnis

Demokrat Dekati Pemilih Pemula dari Kampus ke Kampus

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat menjadikan hasil survei Indobarometer sebagai evaluasi. Demokrat tercambuk untuk mendekati pemilih pemula.

"Kalau gitu berarti harus lebih menyapa anak muda, seperti datang ke kampus-kampus untuk menyapa," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/4).

Melani mengatakan, Demokrat juga akan mendekati anak muda lewat olahraga dan kesenian. Ia menghimbau agar caleg Partai Demokrat memasilitasi pemuda di bidang olahraga dan seni musik.

"Banyak program-program untuk pemuda seperti angkat olahraga untuk masa depan. Olahraga itu kan bagian dari pemuda. Seni musik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita," kata Melani.

Di sisi lain, Melani mengaku tidak terlalu percaya hasil survei Indobarometer yang mengatakan Demokrat hanya dipilih 4,8% pemilih pemula di Pemilu 2014.

"Kita harus lihat lembaga survei, tidak bisa percaya lembaga survei. Tapi tetap jadi masukan kita," tegasnya.

Berikut hasil survey Indobarometer: PDI Perjuangan 18,8%, Partai Golkar 17,5%, Partai Gerindra 14,3%, Partai Demokrat 4,8%, PKB 3,2%, Partai NasDem 2,9%, PAN 2,6%, PKS 1,9%, Partai Hanura 1,5%, dan PPP 1,1%

Sumber : MetroTVNews

Demokrat: Ada 'Reward and Punishment'

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yakin, meski bersifat darurat, kepengurusan baru Demokrat akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kepengurusan baru partai itu dinilainya telah menerapkan reward and punishment.

"Kepengurusan baru Demokrat merefleksikan mulai berlakunya reward and punishment dalam rangka penegakan etika partai. Kami memang belum bisa menjejak gas secara penuh, tetapi tradisi penegakan etika sudah kembali dimulai," tutur Rachland, Jumat (26/4/2013) pagi, di Jakarta. Rachland sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM.

Menurut dia, bagaimana pun, kepengurusan baru Demokrat bersifat darurat. "Duduknya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di kursi ketua umum merefleksikan kondisi darurat," kata Rachland,

Dalam struktur baru Demokrat, ada lima wakil ketua umum. Selain Jhonny Allen Marbun dan Max Sopacua, tiga nama baru adalah Nurhayati Ali Assegaf, Soekarwo, dan Agus Hermanto.

Wakil Sekretaris Jenderal, Saan Mustopa, menilai, kepengurusan baru Partai Demokrat merefleksikan semangat partai untuk menyatukan semua potensi yang ada. Demokrat memerlukan soliditas dan kebersamaan agar dapat memenangi pemilu mendatang.

"Saya kira, partai melihat semua kader adalah potensi dan harus diberi ruang sehingga kinerja partai menjadi maksimal," kata Saan Mustopa

Dalam kepengurusan baru partai, Saan tetap menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal. Anggota Fraksi Demokrat ini juga masuk dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan Demokrat pada pemilu 2014.

Menurut Saan, kepengurusan baru diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik. "Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan pun harus bekerja keras dan menjaga agar partai tidak melakukan yang tidak bertentangan dengan keinginan publik," paparnya

 

Sumber : Kompas

Loyalis Siapkan Menangkan Marzuki Alie di Konvensi Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan siap bertarung dalam konvensi calon Presiden yang akan digelar pada Juni 2013. Mendapati pernyataan kesiapan itu, para loyalis Marzuki di Partai Demokrat pun siap menjadi tim sukses dan membantu pemenangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ya, yang mau bantu pasti banyak. Kalau soal tim sukses, rasanya banyak teman yang siap bergabung," ujar Ketua Departemen Kependudukan dan Statistik Partai Demokrat Ferrari Romawi saat dihubungi, Rabu (24/4/2013).

Pada Kongres Partai Demokrat 2010, Ferrari adalah tim sukses Marzuki yang maju sebagai calon ketua umum. Namun, dalam kongres itu, Anas Urbaningrum berhasil mengalahkan Marzuki, dan ditetapkan menjadi ketua umum. Meski demikian, Ferrari menuturkan saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membentuk tim sukses. Tim sukses akan dibuat setelah dinilai tepat momentumnya.

"Demikian juga dengan sosialisasi, ini akan dilakukan pada saatnya. Tapi, kami sudah mengetahui Pak Marzuki sangat siap ikut konvensi," tutur Ferrari.

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, sebelum konvensi, Partai Demokrat akan menggelar proses pemilihan pendahuluan (preliminary election) di tingkat partai terlebih dahulu. pemilihan pendahuluan, lanjut Ferrari, semua calon memiliki peluang yang sama. "Nanti semua calon akan kami tawarkan ke publik, termasuk melalui debat di TV nasional. Partai kemudian menerima masukan dari publik. Konvensi itu sendiri adalah ajang penetapan calon presiden dan wapres Partai Demokrat. Penetapan ini adalah akhir proses preliminary election. Kurang lebih sama dengan konvensi Demokrat di Amerika Serikat saat penetapan capres dan wapres," imbuhnya.

Pada dalam konvensi itu, Marzuki sudah menyatakan siap mencalonkan diri. Niatnya maju itu dilatari pesan singkat yang diterimanya dari Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 April silam. Isi pesan itu adalah meminta Marzuki untuk segera bersiap maju sebagai capres dalam konvensi Partai Demokrat. 

 

Sumber : Kompas

Demokrat: Konvensi buka peluang tokoh nonpartai maju capres

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli mengatakan, peluang tokoh di luar kader partai dalam konvensi capres tetap terbuka lebar. Saat ini mekanisme konvensi sedang digodok.

"Yang enggak berpartai bisa tertampung di tempat kita. (Peluang non kader) tetap terbuka lebar," kata Melani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/4).

Melani menambahkan, konvensi capres yang digelar Demokrat memberi kesempatan kepada siapapun yang memiliki kemampuan menjadi presiden. Terutama tokoh populer yang tidak mempunyai kendaraan partai politik.

Konvensi dijaring untuk penyegaran capres yang diusung. Nantinya nama-nama yang sudah didaftar, bakal diuji lewat debat di publik, disurvei elektabilitasnya, kemudian dipilih oleh Majelis Tinggi partai.

"Pak SBY menawarkan dan membuka peluang itu ke provinsi, dan disurvei kelihatan juga," kata Melani.

Sejak Demokrat memunculkan ide membuat konvensi, sejumlah nama disebut-sebut akan mengikuti. Seperti Mahfud MD, Gita Wirjawan, dan Irman Gusman. Sementara dari tokoh internal Partai Demokrat ada Marzuki Alie.

(mdk/has)

 

Sumber : Merdeka

Danny Pomanto Berpeluang Diusung Partai Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Ahli tata ruang kota Mohammad Ramdhan ”Danny” Pomanto semakin mantap maju sebagai Calon Walikota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar, September mendatang.

Sebelumnya Syamsu Rizal secara resmi digandengnya dan mendeklarasikan diri sebagai pasangan Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Jumat (19/4/2013) kemarin.

Pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal (DIA) menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota pertama yang mendeklarasikan diri.

Terkait kendaraan politik, Danny yang merupakan warga Gorontalo dan pernah gagal mencalonkan diri sebagai gubernur Gorontalo ini mengaku optimis akan diusung Partai Demokrat. Pasalnya, pasangan ini mengklaim mendapat dukungan dari Ilham Arief Sirajuddin, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Karena, Syamsu Rizal merupakan salah satu kader Demokrat yang sebelumnya mengusung Ilham maju di hajatan Pemilihan Gubernur Sulsel, Januari lalu. Sehingga, peluang mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat terbuka lebar.

”Saya yakin akan didukung Partai Demokrat dan partai-partai besar lain. Apalagi saya sekarang bersama Daeng Ical (sapaan akrab Syamsu Rizal) yang merupakan salah satu kader terbaik Demokrat. Selain itu, saya juga yakin Pak Ilham akan mendukung kami. Ada beberapa faktor sehingga kami meraih dukungan beliau. Pertama saya adalah penasihat beliau. Kedua, kapasitas saya sebagai rakyat dan beliau walikota. Ketiga, saya juga konsultan kota,” ungkap Danny.

Terpisah, Syamsu Rizal mengatakan sejauh ini timnya telah intens mendekati sejumlah partai besar untuk mendapatkan rekomendasi. Hasilnya, sejumlah partai dinilainya bakal solid dan dapat memberikan rekomendasi.

”Merujuk hasil survei di mana elektabilitas dan popularitas Pak Danny terus meningkat, maka beberapa partai semakin mendekat ke kami dengan pertimbangan kesamaan visi misi dan program untuk pembangunan Makassar yang lebih baik,” ujar Ical.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin diketahui memang memberikan sinyal kuat mendukung pasangan DIA.

”Selama ini kita tahu, Pak Danny banyak sekali memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan dan ide kreatifnya. Bahkan, saya pun mengakui separuh gagasan dalam otak saya ini terinspirasi dari hasil diskusi dengan Danny. Jadi, separuh otak saya adalah otak Danny juga,” urai Ilham blak-blakan di Balaikota Makassar, kemarin.

Sementara, Sekretaris Biro Hubungan Masyarakat Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herwin Niniala mengatakan penetapan kandidat yang diusung harus berdasarkan survei dengan melihat elektabilitas tertinggi.

”DPP tidak akan mengintervensi daerah. Tapi kita tetap punya mekanisme. Jangan sampai salah memilih kandidat yang akan diusung. Harus berdasarkan hasil survei. Kalau melihat tingkat elektabilitas dan popularitas, saat ini pasangan DIA patut dipertimbangkan,” tutur Herwin di Jakarta, kemarin.

Sumber : Tribunnews

Ini Struktur Kepengurusan Partai Demokrat yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengumumkan Struktur Kepengurusan 2013-2015 pada Minggu (21/4/2013) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.
Berikut ini adalah susunannya:
Majelis Tinggi:
Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Ketua Umum: Marzuki Alie
Sekretaris: Jero Wacik
Anggota:
Syarif Hassan
Edie Baskoro Yudhoyono
EE Mangindaan
TB Silalahi
Jhonny Allen Marbun
Max Sopacua
Totok Rianto
Dewan Pembina PD:
Ketua: EE Mangindaan
Sekretaris: Ajeng Ratna Suminar
Dewan Kehormatan:
Ketua: Amir Syamsudin
Wakil Ketua: Melani Lemina Suhari
Sekretaris: Deni Kailimang
Anggota:Roy Suryo
Suaidi Marasabessy

Ketua Umum: Dr Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Harian: Dr Syariefuddin Hasan

Wakil Ketua Umum I: Drh Jhonny Allen Marbun, MMWakil Ketua Umum II: Max Sopacua, SE, MSc
Wakil Ketua Umum III: Nurhayati Ali Assegaf, MSi
Wakil Ketua Umum IV: Dr Soekarwo
Wakil Ketua Umum V: Ir Agus Hermanto, MM

Sekretaris Jenderal: Edhie Baskoro Yudhoyono, MScWakil Sekretaris Jenderal I: Saan Mustopa
Wakil Sekretaris Jenderal II: Drs Ramadhan Pohan, MIS
Wakil Sekretaris Jenderal III: Syofwatillah Mohzaib, SSos I
Wakil Sekretaris Jenderal IV: Andi Nurpati

Bendahara Umum: Handoyo MulyadiWakil Bendahara Umum I: Siswanto
Wakil Bendahara Umum II: Indrawati Sukadis

Direktur Eksekutif: Toto RiyantoWakil Direktur Eksekutif I: Bambang Susanto
Wakil Direktur Eksekutif II: Fadjar Sampurno
Wakil Direktur Eksekutif III: Bonggas Adhi Chandra

DIVISI-DIVISI:
1. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
Ketua: HM Gagoek Soebagyanto, SH
Sekretaris: H Harry Witjaksono, SH
Anggota: Tisye Erlina Yunus     

2. Divisi Pembinaan Anggota
Ketua: Yosef Tahir Ma’ruf
Sekretaris: Irawan Satrio Leksono
Anggota: Lis Dedeh

3. Divisi Pembinaan Organisasi
Ketua: Cornel Simbolon
Sekretaris: Khatibul Umam Wiranu
Anggota: Ir Sahat Saragih

4. Divisi Program Pro-Rakyat
Ketua: Tri Yulianto, SH
Sekretaris: Azral Hardy
Anggota: Dra Harfini Suhardi   

5. Divisi Tanggap Darurat
Ketua: Drs Umar Arsal
Sekretaris: H Pelly Yusuf
Anggota: Dian Rosana     

6. Divisi Logistik
Ketua: Sartono Hutomo
Sekretaris: Aditya Djanaka
Anggota: Lendy

7. Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan
Ketua: H G Radityo Gambiro
Sekretaris: Agustinus Tamo Mbapa
Anggota: Daisy Margareth Silano

8. Divisi Komunikasi Publik
Ketua: Hinca I P Pandjaitan-XIII, SH, MH, ACCS
Sekretaris: Aswin Ali Nasution
Anggota: Eni Khairani, MSi                 

9. Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Ketua: Iwan Djalal
Sekretaris: Mohamad Husni Tamrin
Anggota: Irene Usmany   

10. Komisi Pemenangan Pemilu
Ketua: Drs Putu Suasta, MA
Sekretaris: Nurcahyo Anggorojati
Anggota: Novi Raudatul Jannah

11. Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Ketua: Ulil Abshar Abdalla
Sekretaris: Farhan Effendi
Anggota: Nurita Sinaga

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:
1. Departemen Politik dan Keamanan
Ketua: H Muhammad Yasin, SH
Sekretaris: Andi Saiman
Anggota: Desie Christyana, SE

2. Departemen Perekonomian
Ketua: Drs H Sutan Bhatoegana
Sekretaris: Rinto Subekti
Anggota: Hilda Thawila, SSos

3. Departemen Kesejahteraan Rakyat
Ketua: Dr Ir H Mohammad Jafar Hafsah
Sekretaris: Fariani Sugiharto, BSc, MBA
Anggota: Bokiratu Nitabudhi Susanti, SE     

4. Departemen Dalam Negeri
Ketua: Ir Nanang Samudra K A, MSc
Sekretaris: Syaiful Anwar
Anggota: Rusminiati, SH

5. Departemen Luar Negeri
Ketua: Dr Kastorius Sinaga
Sekretaris: Imelda Sari
Anggota: Rezka Oktoberia

6. Departemen Keuangan
Ketua: Ikhsan Modjo
Sekretaris: Vera Febyanthy, BBA
Anggota: Nafisatul Khoiriyah    

7. Departemen Pertahanan
Ketua: Syamsul Mappareppa, SIP
Sekretaris: Ir Milton Pakpahan, MM
Anggota: Hj Ai Suryani, SH, SP 

8. Departemen Hukum dan Perundang-undangan
Ketua: H Dasrul Djabar
Sekretaris: Edi Ramli Sitanggang
Anggota: Melati Sinaga

9. Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM
Ketua: Rachland Nasidik
Sekretaris: Jansen Sitindaon
Anggota: Umi Haryani

10. Departemen Penegakan Hukum
Ketua: Dr Benny Kabur Harman, SH
Sekretaris: Jemmy Setiawan
Anggota: Siar Anggretta Siagian, SS, MSi

11. Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia HukumKetua: Didi Irawadi Syamsuddin, SH, MH
Sekretaris: Carel Ticualu, SH
Anggota: Agatha Lidyawati

12. Departemen Energi dan Sumbar Daya Mineral
Ketua: Teuku Riefky Harsya
Sekretaris: Ir Asfihani
Anggota: Yurika Pratiwi

13. Departemen Perindustrian
Ketua: Ir Nova Iriansyah
Sekretaris: Ir Muhammad Azhari, SH
Anggota: dr Verna Gladies Merry Inkiriwang

14. Departemen Perdagangan
Ketua: Pasha Ismaya Sukardi
Sekretaris: Yusyus Kuswandana
Anggota: Kartini Tilawati

15. Departemen Pertanian
Ketua: Ir E Herman Khaeron, MSi
Sekretaris: Amal Al Ghozali
Anggota: Sri Hidayati

16. Departemen Kehutanan
Ketua: Rasyid Hidayat
Sekretaris: Boyke Novrizon
Anggota: Hening Tyas

17. Departemen Perhubungan
Ketua: Michael Wattimena
Sekretaris: Rocky Amu
Anggota: Nur Hafizah, SH

18. Departemen Kelautan dan Perikanan
Ketua: A Reza Ali
Sekretaris: Drs Jafar Nainggolan, MM
Anggota: Hj Nani Sulistyani Herawati

19. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketua: Zulmiar Yanri
Sekretaris: Diana Anwar
Anggota: Kasma Bouty

20. Departemen Pekerjaan Umum
Ketua: Ir Bahrum Daido, MSi
Sekretaris: Agus Bastian
Anggota: Usmawarnie Peter

21. Departemen Kesehatan
Ketua: dr Dian A Syahkroza
Sekretaris: dr Hj Nova Riyanti Yusuf
Anggota: Prof Dr Dina Mahdi

22. Departemen Pendidikan Nasional
Ketua: DR Jeffri Riwu Kore, SE, MM
Sekretaris: Juhaini Alie
Anggota: Angelica Tengker

23. Departemen Sosial
Ketua: Ratu Siti Romlah
Sekretaris: Munawar Fuad
Anggota: Cut Meutiawati

24. Departemen Agama
Ketua: Nurul Imam Mustofa
Sekretaris: H Nurul Qomar
Anggota: Amalia Nasrudin

25. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Ketua: Putu Supadma Rudana
Sekretaris: Venna Melinda, SE
Anggota: Wiwin Burhani

26. Departemen Komunikasi dan Informatika
Ketua: Hari Kartana
Sekretaris: Anis Hariri
Anggota: Nurulita Nahdia

27. Departemen Riset dan Teknologi
Ketua: Ali Yacob
Sekretaris: Brahmana
Anggota: Merry Kasihani 

28. Departemen Koperasi dan UKM
Ketua: Drs I Wayan Sugiana, MM
Sekretaris: Paiman
Anggota: Nuraini Barung

29. Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Ketua: Fardan Fauzan, BA, MSc
Sekretaris: Dra Hj Ratu Siti Romlah, MAg
Anggota: Erma Hari Alijana, SH

30. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua: Ir A P A Timo Pangerang
Sekretaris: Paula Sinjal
Anggota: Firliana Purwanti        

31. Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Ketua: Agung Budi Santoso, SH
Sekretaris: M Baghowi
Anggota: Linda Megawati

32. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal
Ketua: Ir Lim Sui Khiang, MH
Sekretaris: Dr Atte Sugandi
Anggota: Nina Maryati     

33. Departemen Perencanaan Pembangunan
Ketua: Heriyanto, SE, MM
Sekretaris: Yusnan
Anggota: Hj Ditian Corisa, SE, MM

34. Departemen Badan Usaha Milik Negara
Ketua: Hartanto Edhie Wibowo
Sekretaris: Jonny Buyung Saragih
Anggota: Yetty Heryati

35. Departemen Perumahan Rakyat
Ketua: Roestanto Wahidi
Sekretaris: Panangian Simanungkalit
Anggota: Rosita     

36. Departemen Pemuda dan Olahraga
Ketua: Hans Silalahi
Sekretaris: Bintang Prabowo
Anggota: Kris Magdalena

37. Departemen Perbankan
Ketua: I Wayan Gunastra
Sekretaris: Achsanul Qosasi
Anggota: Andi Jehan Indria       

38. Departemen Pertanahan
Ketua: Albert Yaputra
Sekretaris: Muslim
Anggota: Aristya Agung Setiawan, SH 

39. Departemen Kependudukan dan Statistik
Ketua: Ferari Romawi
Sekretaris: Muchlis YS
Anggota: Anita Jacob Gah

40. Departemen Penanaman Modal dan Investasi
Ketua: Djoko Udjianto
Sekretaris: Nurhayani Pane
Anggota: Ir Mariana Harahap, MBA

41. Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Ketua: Didik Mukrianto, SH
Sekretaris: M Sukri
Anggota: Nuning Darmadi Samapaty, SS      

42. Departemen Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
Ketua: Anton Sukartono Suratto
Sekretaris: Aditya Indrajaya
Anggota: Ning Djaya Mintardo

43. Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Ketua: Hasan H Doa
Sekretaris: Ferdy Khalifah
Anggota: Hasmayati, SE, MM     

44. Departemen Pemberantasan AIDS dan Narkoba
Ketua: Dra Lucy Kurniasari
Sekretaris: Ida Ria Simamora, SE Ak
Anggota: Hj Himmatul Aliyah, SH, MH

45. Departemen Pemberantasan Terorisme
Ketua: Ratyono
Sekretaris: Rudi Kadarisman
Anggota: Umi Farida
    
46. Departemen Perlindungan Hak-hak Perempuan dan KDRT
Ketua: Dra GRAY Koes Moertiyah, MPd
Sekretaris: Ida Riyanti
Anggota: Endah Maryani, SH

Sumber : Kompas