JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Pemajuan dan
Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yakin, meski
bersifat darurat, kepengurusan baru Demokrat akan mampu melaksanakan
tugas dengan baik. Kepengurusan baru partai itu dinilainya telah
menerapkan reward and punishment.
"Kepengurusan baru Demokrat merefleksikan mulai berlakunya reward and punishment dalam
rangka penegakan etika partai. Kami memang belum bisa menjejak gas
secara penuh, tetapi tradisi penegakan etika sudah kembali dimulai,"
tutur Rachland, Jumat (26/4/2013) pagi, di Jakarta. Rachland sebelumnya
menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM.
Menurut
dia, bagaimana pun, kepengurusan baru Demokrat bersifat darurat.
"Duduknya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di kursi ketua umum
merefleksikan kondisi darurat," kata Rachland,
Dalam struktur baru
Demokrat, ada lima wakil ketua umum. Selain Jhonny Allen Marbun dan Max
Sopacua, tiga nama baru adalah Nurhayati Ali Assegaf, Soekarwo, dan
Agus Hermanto.
Wakil Sekretaris Jenderal, Saan Mustopa, menilai,
kepengurusan baru Partai Demokrat merefleksikan semangat partai untuk
menyatukan semua potensi yang ada. Demokrat memerlukan soliditas dan
kebersamaan agar dapat memenangi pemilu mendatang.
"Saya kira,
partai melihat semua kader adalah potensi dan harus diberi ruang
sehingga kinerja partai menjadi maksimal," kata Saan Mustopa
Dalam
kepengurusan baru partai, Saan tetap menjabat sebagai wakil sekretaris
jenderal. Anggota Fraksi Demokrat ini juga masuk dalam daftar calon
anggota legislatif yang diajukan Demokrat pada pemilu 2014.
Menurut
Saan, kepengurusan baru diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik.
"Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan pun harus bekerja keras dan
menjaga agar partai tidak melakukan yang tidak bertentangan dengan
keinginan publik," paparnya
Sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar