Demokrat Dekati Pemilih Pemula dari Kampus ke Kampus

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Demokrat menjadikan hasil survei Indobarometer sebagai evaluasi. Demokrat tercambuk untuk mendekati pemilih pemula.

"Kalau gitu berarti harus lebih menyapa anak muda, seperti datang ke kampus-kampus untuk menyapa," kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/4).

Melani mengatakan, Demokrat juga akan mendekati anak muda lewat olahraga dan kesenian. Ia menghimbau agar caleg Partai Demokrat memasilitasi pemuda di bidang olahraga dan seni musik.

"Banyak program-program untuk pemuda seperti angkat olahraga untuk masa depan. Olahraga itu kan bagian dari pemuda. Seni musik sudah menjadi bagian dari kehidupan kita," kata Melani.

Di sisi lain, Melani mengaku tidak terlalu percaya hasil survei Indobarometer yang mengatakan Demokrat hanya dipilih 4,8% pemilih pemula di Pemilu 2014.

"Kita harus lihat lembaga survei, tidak bisa percaya lembaga survei. Tapi tetap jadi masukan kita," tegasnya.

Berikut hasil survey Indobarometer: PDI Perjuangan 18,8%, Partai Golkar 17,5%, Partai Gerindra 14,3%, Partai Demokrat 4,8%, PKB 3,2%, Partai NasDem 2,9%, PAN 2,6%, PKS 1,9%, Partai Hanura 1,5%, dan PPP 1,1%

Sumber : MetroTVNews

Demokrat: Ada 'Reward and Punishment'

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yakin, meski bersifat darurat, kepengurusan baru Demokrat akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kepengurusan baru partai itu dinilainya telah menerapkan reward and punishment.

"Kepengurusan baru Demokrat merefleksikan mulai berlakunya reward and punishment dalam rangka penegakan etika partai. Kami memang belum bisa menjejak gas secara penuh, tetapi tradisi penegakan etika sudah kembali dimulai," tutur Rachland, Jumat (26/4/2013) pagi, di Jakarta. Rachland sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM.

Menurut dia, bagaimana pun, kepengurusan baru Demokrat bersifat darurat. "Duduknya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di kursi ketua umum merefleksikan kondisi darurat," kata Rachland,

Dalam struktur baru Demokrat, ada lima wakil ketua umum. Selain Jhonny Allen Marbun dan Max Sopacua, tiga nama baru adalah Nurhayati Ali Assegaf, Soekarwo, dan Agus Hermanto.

Wakil Sekretaris Jenderal, Saan Mustopa, menilai, kepengurusan baru Partai Demokrat merefleksikan semangat partai untuk menyatukan semua potensi yang ada. Demokrat memerlukan soliditas dan kebersamaan agar dapat memenangi pemilu mendatang.

"Saya kira, partai melihat semua kader adalah potensi dan harus diberi ruang sehingga kinerja partai menjadi maksimal," kata Saan Mustopa

Dalam kepengurusan baru partai, Saan tetap menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal. Anggota Fraksi Demokrat ini juga masuk dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan Demokrat pada pemilu 2014.

Menurut Saan, kepengurusan baru diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik. "Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan pun harus bekerja keras dan menjaga agar partai tidak melakukan yang tidak bertentangan dengan keinginan publik," paparnya

 

Sumber : Kompas

Loyalis Siapkan Menangkan Marzuki Alie di Konvensi Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan siap bertarung dalam konvensi calon Presiden yang akan digelar pada Juni 2013. Mendapati pernyataan kesiapan itu, para loyalis Marzuki di Partai Demokrat pun siap menjadi tim sukses dan membantu pemenangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ya, yang mau bantu pasti banyak. Kalau soal tim sukses, rasanya banyak teman yang siap bergabung," ujar Ketua Departemen Kependudukan dan Statistik Partai Demokrat Ferrari Romawi saat dihubungi, Rabu (24/4/2013).

Pada Kongres Partai Demokrat 2010, Ferrari adalah tim sukses Marzuki yang maju sebagai calon ketua umum. Namun, dalam kongres itu, Anas Urbaningrum berhasil mengalahkan Marzuki, dan ditetapkan menjadi ketua umum. Meski demikian, Ferrari menuturkan saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membentuk tim sukses. Tim sukses akan dibuat setelah dinilai tepat momentumnya.

"Demikian juga dengan sosialisasi, ini akan dilakukan pada saatnya. Tapi, kami sudah mengetahui Pak Marzuki sangat siap ikut konvensi," tutur Ferrari.

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, sebelum konvensi, Partai Demokrat akan menggelar proses pemilihan pendahuluan (preliminary election) di tingkat partai terlebih dahulu. pemilihan pendahuluan, lanjut Ferrari, semua calon memiliki peluang yang sama. "Nanti semua calon akan kami tawarkan ke publik, termasuk melalui debat di TV nasional. Partai kemudian menerima masukan dari publik. Konvensi itu sendiri adalah ajang penetapan calon presiden dan wapres Partai Demokrat. Penetapan ini adalah akhir proses preliminary election. Kurang lebih sama dengan konvensi Demokrat di Amerika Serikat saat penetapan capres dan wapres," imbuhnya.

Pada dalam konvensi itu, Marzuki sudah menyatakan siap mencalonkan diri. Niatnya maju itu dilatari pesan singkat yang diterimanya dari Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 April silam. Isi pesan itu adalah meminta Marzuki untuk segera bersiap maju sebagai capres dalam konvensi Partai Demokrat. 

 

Sumber : Kompas

Demokrat: Konvensi buka peluang tokoh nonpartai maju capres

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimena Suharli mengatakan, peluang tokoh di luar kader partai dalam konvensi capres tetap terbuka lebar. Saat ini mekanisme konvensi sedang digodok.

"Yang enggak berpartai bisa tertampung di tempat kita. (Peluang non kader) tetap terbuka lebar," kata Melani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/4).

Melani menambahkan, konvensi capres yang digelar Demokrat memberi kesempatan kepada siapapun yang memiliki kemampuan menjadi presiden. Terutama tokoh populer yang tidak mempunyai kendaraan partai politik.

Konvensi dijaring untuk penyegaran capres yang diusung. Nantinya nama-nama yang sudah didaftar, bakal diuji lewat debat di publik, disurvei elektabilitasnya, kemudian dipilih oleh Majelis Tinggi partai.

"Pak SBY menawarkan dan membuka peluang itu ke provinsi, dan disurvei kelihatan juga," kata Melani.

Sejak Demokrat memunculkan ide membuat konvensi, sejumlah nama disebut-sebut akan mengikuti. Seperti Mahfud MD, Gita Wirjawan, dan Irman Gusman. Sementara dari tokoh internal Partai Demokrat ada Marzuki Alie.

(mdk/has)

 

Sumber : Merdeka

Danny Pomanto Berpeluang Diusung Partai Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Ahli tata ruang kota Mohammad Ramdhan ”Danny” Pomanto semakin mantap maju sebagai Calon Walikota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar, September mendatang.

Sebelumnya Syamsu Rizal secara resmi digandengnya dan mendeklarasikan diri sebagai pasangan Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Jumat (19/4/2013) kemarin.

Pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal (DIA) menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota pertama yang mendeklarasikan diri.

Terkait kendaraan politik, Danny yang merupakan warga Gorontalo dan pernah gagal mencalonkan diri sebagai gubernur Gorontalo ini mengaku optimis akan diusung Partai Demokrat. Pasalnya, pasangan ini mengklaim mendapat dukungan dari Ilham Arief Sirajuddin, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Karena, Syamsu Rizal merupakan salah satu kader Demokrat yang sebelumnya mengusung Ilham maju di hajatan Pemilihan Gubernur Sulsel, Januari lalu. Sehingga, peluang mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat terbuka lebar.

”Saya yakin akan didukung Partai Demokrat dan partai-partai besar lain. Apalagi saya sekarang bersama Daeng Ical (sapaan akrab Syamsu Rizal) yang merupakan salah satu kader terbaik Demokrat. Selain itu, saya juga yakin Pak Ilham akan mendukung kami. Ada beberapa faktor sehingga kami meraih dukungan beliau. Pertama saya adalah penasihat beliau. Kedua, kapasitas saya sebagai rakyat dan beliau walikota. Ketiga, saya juga konsultan kota,” ungkap Danny.

Terpisah, Syamsu Rizal mengatakan sejauh ini timnya telah intens mendekati sejumlah partai besar untuk mendapatkan rekomendasi. Hasilnya, sejumlah partai dinilainya bakal solid dan dapat memberikan rekomendasi.

”Merujuk hasil survei di mana elektabilitas dan popularitas Pak Danny terus meningkat, maka beberapa partai semakin mendekat ke kami dengan pertimbangan kesamaan visi misi dan program untuk pembangunan Makassar yang lebih baik,” ujar Ical.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin diketahui memang memberikan sinyal kuat mendukung pasangan DIA.

”Selama ini kita tahu, Pak Danny banyak sekali memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan dan ide kreatifnya. Bahkan, saya pun mengakui separuh gagasan dalam otak saya ini terinspirasi dari hasil diskusi dengan Danny. Jadi, separuh otak saya adalah otak Danny juga,” urai Ilham blak-blakan di Balaikota Makassar, kemarin.

Sementara, Sekretaris Biro Hubungan Masyarakat Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herwin Niniala mengatakan penetapan kandidat yang diusung harus berdasarkan survei dengan melihat elektabilitas tertinggi.

”DPP tidak akan mengintervensi daerah. Tapi kita tetap punya mekanisme. Jangan sampai salah memilih kandidat yang akan diusung. Harus berdasarkan hasil survei. Kalau melihat tingkat elektabilitas dan popularitas, saat ini pasangan DIA patut dipertimbangkan,” tutur Herwin di Jakarta, kemarin.

Sumber : Tribunnews

Ini Struktur Kepengurusan Partai Demokrat yang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengumumkan Struktur Kepengurusan 2013-2015 pada Minggu (21/4/2013) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.
Berikut ini adalah susunannya:
Majelis Tinggi:
Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono
Wakil Ketua Umum: Marzuki Alie
Sekretaris: Jero Wacik
Anggota:
Syarif Hassan
Edie Baskoro Yudhoyono
EE Mangindaan
TB Silalahi
Jhonny Allen Marbun
Max Sopacua
Totok Rianto
Dewan Pembina PD:
Ketua: EE Mangindaan
Sekretaris: Ajeng Ratna Suminar
Dewan Kehormatan:
Ketua: Amir Syamsudin
Wakil Ketua: Melani Lemina Suhari
Sekretaris: Deni Kailimang
Anggota:Roy Suryo
Suaidi Marasabessy

Ketua Umum: Dr Susilo Bambang Yudhoyono
Ketua Harian: Dr Syariefuddin Hasan

Wakil Ketua Umum I: Drh Jhonny Allen Marbun, MMWakil Ketua Umum II: Max Sopacua, SE, MSc
Wakil Ketua Umum III: Nurhayati Ali Assegaf, MSi
Wakil Ketua Umum IV: Dr Soekarwo
Wakil Ketua Umum V: Ir Agus Hermanto, MM

Sekretaris Jenderal: Edhie Baskoro Yudhoyono, MScWakil Sekretaris Jenderal I: Saan Mustopa
Wakil Sekretaris Jenderal II: Drs Ramadhan Pohan, MIS
Wakil Sekretaris Jenderal III: Syofwatillah Mohzaib, SSos I
Wakil Sekretaris Jenderal IV: Andi Nurpati

Bendahara Umum: Handoyo MulyadiWakil Bendahara Umum I: Siswanto
Wakil Bendahara Umum II: Indrawati Sukadis

Direktur Eksekutif: Toto RiyantoWakil Direktur Eksekutif I: Bambang Susanto
Wakil Direktur Eksekutif II: Fadjar Sampurno
Wakil Direktur Eksekutif III: Bonggas Adhi Chandra

DIVISI-DIVISI:
1. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
Ketua: HM Gagoek Soebagyanto, SH
Sekretaris: H Harry Witjaksono, SH
Anggota: Tisye Erlina Yunus     

2. Divisi Pembinaan Anggota
Ketua: Yosef Tahir Ma’ruf
Sekretaris: Irawan Satrio Leksono
Anggota: Lis Dedeh

3. Divisi Pembinaan Organisasi
Ketua: Cornel Simbolon
Sekretaris: Khatibul Umam Wiranu
Anggota: Ir Sahat Saragih

4. Divisi Program Pro-Rakyat
Ketua: Tri Yulianto, SH
Sekretaris: Azral Hardy
Anggota: Dra Harfini Suhardi   

5. Divisi Tanggap Darurat
Ketua: Drs Umar Arsal
Sekretaris: H Pelly Yusuf
Anggota: Dian Rosana     

6. Divisi Logistik
Ketua: Sartono Hutomo
Sekretaris: Aditya Djanaka
Anggota: Lendy

7. Divisi Kaderisasi Pendidikan dan Pelatihan
Ketua: H G Radityo Gambiro
Sekretaris: Agustinus Tamo Mbapa
Anggota: Daisy Margareth Silano

8. Divisi Komunikasi Publik
Ketua: Hinca I P Pandjaitan-XIII, SH, MH, ACCS
Sekretaris: Aswin Ali Nasution
Anggota: Eni Khairani, MSi                 

9. Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Ketua: Iwan Djalal
Sekretaris: Mohamad Husni Tamrin
Anggota: Irene Usmany   

10. Komisi Pemenangan Pemilu
Ketua: Drs Putu Suasta, MA
Sekretaris: Nurcahyo Anggorojati
Anggota: Novi Raudatul Jannah

11. Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Ketua: Ulil Abshar Abdalla
Sekretaris: Farhan Effendi
Anggota: Nurita Sinaga

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:
1. Departemen Politik dan Keamanan
Ketua: H Muhammad Yasin, SH
Sekretaris: Andi Saiman
Anggota: Desie Christyana, SE

2. Departemen Perekonomian
Ketua: Drs H Sutan Bhatoegana
Sekretaris: Rinto Subekti
Anggota: Hilda Thawila, SSos

3. Departemen Kesejahteraan Rakyat
Ketua: Dr Ir H Mohammad Jafar Hafsah
Sekretaris: Fariani Sugiharto, BSc, MBA
Anggota: Bokiratu Nitabudhi Susanti, SE     

4. Departemen Dalam Negeri
Ketua: Ir Nanang Samudra K A, MSc
Sekretaris: Syaiful Anwar
Anggota: Rusminiati, SH

5. Departemen Luar Negeri
Ketua: Dr Kastorius Sinaga
Sekretaris: Imelda Sari
Anggota: Rezka Oktoberia

6. Departemen Keuangan
Ketua: Ikhsan Modjo
Sekretaris: Vera Febyanthy, BBA
Anggota: Nafisatul Khoiriyah    

7. Departemen Pertahanan
Ketua: Syamsul Mappareppa, SIP
Sekretaris: Ir Milton Pakpahan, MM
Anggota: Hj Ai Suryani, SH, SP 

8. Departemen Hukum dan Perundang-undangan
Ketua: H Dasrul Djabar
Sekretaris: Edi Ramli Sitanggang
Anggota: Melati Sinaga

9. Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM
Ketua: Rachland Nasidik
Sekretaris: Jansen Sitindaon
Anggota: Umi Haryani

10. Departemen Penegakan Hukum
Ketua: Dr Benny Kabur Harman, SH
Sekretaris: Jemmy Setiawan
Anggota: Siar Anggretta Siagian, SS, MSi

11. Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia HukumKetua: Didi Irawadi Syamsuddin, SH, MH
Sekretaris: Carel Ticualu, SH
Anggota: Agatha Lidyawati

12. Departemen Energi dan Sumbar Daya Mineral
Ketua: Teuku Riefky Harsya
Sekretaris: Ir Asfihani
Anggota: Yurika Pratiwi

13. Departemen Perindustrian
Ketua: Ir Nova Iriansyah
Sekretaris: Ir Muhammad Azhari, SH
Anggota: dr Verna Gladies Merry Inkiriwang

14. Departemen Perdagangan
Ketua: Pasha Ismaya Sukardi
Sekretaris: Yusyus Kuswandana
Anggota: Kartini Tilawati

15. Departemen Pertanian
Ketua: Ir E Herman Khaeron, MSi
Sekretaris: Amal Al Ghozali
Anggota: Sri Hidayati

16. Departemen Kehutanan
Ketua: Rasyid Hidayat
Sekretaris: Boyke Novrizon
Anggota: Hening Tyas

17. Departemen Perhubungan
Ketua: Michael Wattimena
Sekretaris: Rocky Amu
Anggota: Nur Hafizah, SH

18. Departemen Kelautan dan Perikanan
Ketua: A Reza Ali
Sekretaris: Drs Jafar Nainggolan, MM
Anggota: Hj Nani Sulistyani Herawati

19. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ketua: Zulmiar Yanri
Sekretaris: Diana Anwar
Anggota: Kasma Bouty

20. Departemen Pekerjaan Umum
Ketua: Ir Bahrum Daido, MSi
Sekretaris: Agus Bastian
Anggota: Usmawarnie Peter

21. Departemen Kesehatan
Ketua: dr Dian A Syahkroza
Sekretaris: dr Hj Nova Riyanti Yusuf
Anggota: Prof Dr Dina Mahdi

22. Departemen Pendidikan Nasional
Ketua: DR Jeffri Riwu Kore, SE, MM
Sekretaris: Juhaini Alie
Anggota: Angelica Tengker

23. Departemen Sosial
Ketua: Ratu Siti Romlah
Sekretaris: Munawar Fuad
Anggota: Cut Meutiawati

24. Departemen Agama
Ketua: Nurul Imam Mustofa
Sekretaris: H Nurul Qomar
Anggota: Amalia Nasrudin

25. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
Ketua: Putu Supadma Rudana
Sekretaris: Venna Melinda, SE
Anggota: Wiwin Burhani

26. Departemen Komunikasi dan Informatika
Ketua: Hari Kartana
Sekretaris: Anis Hariri
Anggota: Nurulita Nahdia

27. Departemen Riset dan Teknologi
Ketua: Ali Yacob
Sekretaris: Brahmana
Anggota: Merry Kasihani 

28. Departemen Koperasi dan UKM
Ketua: Drs I Wayan Sugiana, MM
Sekretaris: Paiman
Anggota: Nuraini Barung

29. Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
Ketua: Fardan Fauzan, BA, MSc
Sekretaris: Dra Hj Ratu Siti Romlah, MAg
Anggota: Erma Hari Alijana, SH

30. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua: Ir A P A Timo Pangerang
Sekretaris: Paula Sinjal
Anggota: Firliana Purwanti        

31. Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Ketua: Agung Budi Santoso, SH
Sekretaris: M Baghowi
Anggota: Linda Megawati

32. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal
Ketua: Ir Lim Sui Khiang, MH
Sekretaris: Dr Atte Sugandi
Anggota: Nina Maryati     

33. Departemen Perencanaan Pembangunan
Ketua: Heriyanto, SE, MM
Sekretaris: Yusnan
Anggota: Hj Ditian Corisa, SE, MM

34. Departemen Badan Usaha Milik Negara
Ketua: Hartanto Edhie Wibowo
Sekretaris: Jonny Buyung Saragih
Anggota: Yetty Heryati

35. Departemen Perumahan Rakyat
Ketua: Roestanto Wahidi
Sekretaris: Panangian Simanungkalit
Anggota: Rosita     

36. Departemen Pemuda dan Olahraga
Ketua: Hans Silalahi
Sekretaris: Bintang Prabowo
Anggota: Kris Magdalena

37. Departemen Perbankan
Ketua: I Wayan Gunastra
Sekretaris: Achsanul Qosasi
Anggota: Andi Jehan Indria       

38. Departemen Pertanahan
Ketua: Albert Yaputra
Sekretaris: Muslim
Anggota: Aristya Agung Setiawan, SH 

39. Departemen Kependudukan dan Statistik
Ketua: Ferari Romawi
Sekretaris: Muchlis YS
Anggota: Anita Jacob Gah

40. Departemen Penanaman Modal dan Investasi
Ketua: Djoko Udjianto
Sekretaris: Nurhayani Pane
Anggota: Ir Mariana Harahap, MBA

41. Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Ketua: Didik Mukrianto, SH
Sekretaris: M Sukri
Anggota: Nuning Darmadi Samapaty, SS      

42. Departemen Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
Ketua: Anton Sukartono Suratto
Sekretaris: Aditya Indrajaya
Anggota: Ning Djaya Mintardo

43. Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
Ketua: Hasan H Doa
Sekretaris: Ferdy Khalifah
Anggota: Hasmayati, SE, MM     

44. Departemen Pemberantasan AIDS dan Narkoba
Ketua: Dra Lucy Kurniasari
Sekretaris: Ida Ria Simamora, SE Ak
Anggota: Hj Himmatul Aliyah, SH, MH

45. Departemen Pemberantasan Terorisme
Ketua: Ratyono
Sekretaris: Rudi Kadarisman
Anggota: Umi Farida
    
46. Departemen Perlindungan Hak-hak Perempuan dan KDRT
Ketua: Dra GRAY Koes Moertiyah, MPd
Sekretaris: Ida Riyanti
Anggota: Endah Maryani, SH

Sumber : Kompas

Demokrat Rencanakan Gelar Konvensi Capres Agustus 2013

Jakarta - Petinggi Partai Demokrat menggelar pertemuan di Cibubur untuk mendengar arahan Susilo Bambang Yudhoyono tentang rencana partai ke depan, salah satunya konvensi. Pagelaran penentuan calon presiden ini direncanakan akan digelar bulan Agustus 2013.

"Masalah konvensi itu akan dimulai pada bulan Agustus kemudian selama 4 bulan ada debat di antara kandidat, kemudian akan disampaikan siapa yang akan disung Partai Demokrat," kata anggota Majelis Tinggi Marzuki Alie, usai pertemuan di Rafflesia Hills, Cibubur, Jumat (19/4/2013) malam.

Menurutnya, sebelum konvensi digelar, akan diadakan primary konvensi untuk menjaring sejumlah kandidat yang dinilai bisa menjadi calon presiden dari Partai Demokrat.

"Sekitar bulan Juni Juli akan dibentuk komite seleksi, menentukan siapa yang akan ikut dalam primary konvensi karena tidak semua orang bisa mndftar," ungkap ketua DPR itu.

"Komite itu dari majelis tinggi," lanjutnya.

Marzuki menuturkan, dalam primary konvensi itu tiap kandidat diberi kesempatan untuk memaparkan visi misinya mengenai bangsa dan negara, kemudian akan digelar juga debat untuk mempertajam hal ini.

"Debat antar kandidat sehingga masyarakat akan mengikuti terus. Semua yang masuk dalam primary tadi ikut dalam debat itu," tuturnya
(bal/mpr)

Sumber : Kompas

Demokrat: DCS Tak Berdasarkan 'Like/Dislike'

Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat menjamin daftar calon legislatif sementara (DCS) untuk Pemilu 2014 disusun secara obyektif dengan menampung semua pihak. Penentuan siapa yang dipilih bukan karena suka atau tidak suka. 

"Semuanya ditampung, semua diakomodasi disesuaikan dengan kinerja. Tidak ada persoalan like dan dislike. Yang kami gunakan adalah kriteria yang berlaku secara umum," kata Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat (PD), Suaidi Marasabessy, di Cibubur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2013) malam.

Seperti diketahui, ketika posisi Ketua Umum DPP Demokrat dipegang Anas Urbaningrum, publik menilai ada faksi di internal Demokrat. Konflik terbuka antarkader Demokrat kerap muncul. Namun, para petinggi Demokrat selalu membantah adanya perpecahan di internal. 

Suaidi mengatakan, penyusunan DCS baru rampung sore tadi dan akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Minggu (21/4/2013). Menurut dia, bakal caleg berasal dari berbagai sumber, yakni para kader yang sudah duduk di DPR, pengurus DPP, jajaran Dewan Pembina, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, pengurus DPD dan DPC, organisasi sayap, simpatisan, dan tokoh masyarakat. 

Khusus bakal caleg yang berasal dari incumbent, dari 148 anggota Fraksi Demokrat periode 2009-2014, kata dia, sebanyak 15 orang tak masuk DCS. "Ada yang tidak bakal caleg lagi karena sudah di- PAW (pergantian antar waktu), ada yang meninggal, ada yang telah diangkat jadi bupati. Ada satu orang pindah partai dan satu orang pilih daftar di DPRD. Kemudian dua orang akan ikut pilkada, selebihnya karena masalah umur, kesehatan," ucap dia. 

Ketika ditanya bagaimana penentuan nomor urut caleg di daerah pemilihan nantinya, Suaidi menjelaskan, hal itu disesuaikan dengan kinerja mereka selama ini. Salah satu penilaian kinerja, kata dia, berasal dari Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf. 

 

Penulis : Sandro Gatra

Editor : Tri Wahono

 Sumber : Kompas

 

Ini Syarat untuk Maju di Konvensi Capres Partai Demokrat

Jakarta - Partai Demokrat menerapkan mekanisme konvensi untuk mengusung calon presiden di Pemilu 2014. Cara penentuan capres melalui 'pasar bebas' ini memungkinkan non-kader bisa mendaftar. Apa syaratnya?

"Orang yang dinilai punya integritas, kemudian punya kompetensi," kata anggota Majelis Tinggi Marzuki Alie, usai pertemuan di Rafflesia Hills, Cibubur, Jumat (19/4/2013) malam.

Menurutnya, yang dimaksud integritas adalah orang yang sudah teruji setelah dianggap mampu memegang jabatan publik.

"Kalau belum pernah pegang jabatan publik bagaimana diketahui punya integritas? Setelah pegang jabatan baru kuat nggak dia pegang jabatan (capres)," ungkapnya.

Sementara syarat kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan dalam memimpin dan menyelesaikan persoalan rakyat. "Mereka memahami persaloan rakyat mereka juga punya kemampuan persoalan rakyat," terang ketua DPR itu.

Ia menuturkan, tidak ada porsi atau perlakuan khusus bagi kader Partai Demokrat yang ingin maju dalam konvensi, semuanya baik kader maupun non-kader mendapat perlakuan sama.

"Tadi (dalam arahan SBY) tidak disebutkan masalah porsi, tapi beliau sampaikan harus ada kader yang menggantikan saya untuk memimpin bangsa ini," ucap Marzuki.

Siapa yang tentukan hasil konvensi?

"Masyarakat melalui poling, hasil survei. Nanti Demokrat meminta lembaga survei yang kredibel," jawabnya.
(bal/mpr)

Sumber : Detik

KPU ungkap puluhan juta pemilih tanpa RT/RW

Sindonews.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan ada puluhan juta pemilih tidak mempunyai daftar keterangan lokasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT).

“Ada 43 juta penduduk tercantum tanpa RT/RW,” kata Ferry  dalam rapat dengar pendapat (RDP)  dengan Komisi II DPR, di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/4/ 2013).

Ferry juga menyampaikan, berdasarkan data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 134 juta  DPT yang terdaftar lewat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Semantara sekira 50 juta penduduk lainnya masih menggunakan KTP lama.  “Baru 134 juta yang pakai E-KTP, ada sekitar 50 juta yang belum pakai E-KTP” kata dia.

Ferry menambahkan, dalam proses pemutakhiran DPT ini, pihaknya masih berkonsentrasi terhadap pendataan penduduk yang tidak terdaftar dalam e-KTP. Sehingga, lanjut Ferry, semua penduduk yang berhak memilih bisa menyalurkan hak pilihnya. “Kami akan fokus pada pencocokan dan penelitian yang belum terekam e-KTP,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com
Reporter: Slamet Riadi (kur) 

KPU

KPU: Parpol Bisa Ubah DCS, asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik masih memiliki haknya untuk mengganti bakal calon anggota legislatif (caleg) setelah daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pergantian ini hanya bisa dilakukan pada masa perbaikan setelah KPU menetapkan daftar tersebut menjadi DCS final.

"Ruang pergantian, perubahan daftar calon terbuka sebelum daftar calon sementara ditetapkan. Setelah itu, ruangnya menjadi sangat sempit," ujar anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Hadar menjelaskan, masa perbaikan DCS berlangsung pada tanggal 9-22 Mei 2013. Saat itu, partai politik bisa melengkapi persyaratan bakal caleg, menambah bakal caleg untuk mencapai jumlah maksimal, serta mengubah bakal caleg beserta daerah pemilihan dan nomor urut.

Perubahan, kata Hadar, hanya bisa dilakukan berdasarkan beberapa syarat seperti caleg yang diajukan meninggal dunia sehingga bisa digantikan orang lain dan ditempatkan di nomor urut yang sama. Selain itu, perubahan juga bisa dilakukan jika KPU mendapatkan masukan masyarakat terkait caleg tertentu sehingga caleg itu dinyatakan tidak memenuhi kriteria.

Jika hal ini terjadi, kata Hadar, partai politik bisa mengajukan pengganti dengan nomor urut yang sama. "Hal lain yang membuat caleg diganti jika caleg itu mengundurkan diri sehingga menyebabkan perubahan komposisi atau mengubah syarat kuota perempuan 30 persen. Maka, parpol bisa ajukan pengganti agar syarat daftar calon bisa terpenuhi," katanya.

Sementara itu, jika ada caleg yang juga mengajukan diri dalam pilkada dan ternyata meraih kemenangan, partai politik tidak bisa menggantikan caleg tersebut.

Sumber: kompas.com
Penulis: Penulis : Sabrina Asril
Editor : Hindra

KPU

Pelurusan SBY tentang Yenny Wahid, Sama Sekali Bukan Soal Partai

Jakarta: Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Zanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid kemarin, Rabu (17/4), malam adalah demi meluruskan anggapan terjadinya sebuah pengingkaran terhadap sebuah janji yang sebenarnya tidak pernah ada.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyampaikan hal ini di kantornya, Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4) siang.

“Presiden SBY telah menyampaikan pernyataannya dengan jelas demi diluruskannya beberapa hal. Penegasan Presiden terkait dengan anggapan sebagian kalangan yang menegaskan kesan telah terjadinya pengingkaran kepada sebuah janji yang sebenarnya tidak pernah ada,” kata Daniel Sparringa.

Agar tidak terjadi anggapan yang keliru, lanjut Daniel, SBY perlu mengirim pesan yang jelas kepada publik untuk menegaskan sikap hormat SBY pada niat baik Yenny Wahid untuk memajukan Indonesia atas dasar ikatan idealisme yang mengikat persahabatan di antara kedua belah pihak, Yenny dan SBY.

 

“Ini sama sekali bukan soal partai atau politik,” Daniel menegaskan.

Menurut Daniel, apa yang disampaikan Presiden SBY merupakan pernyataan diri yang sangat personal tentang bagaimana integritas diantara ucapan dan tindakan memperoleh pembelaan yang sewajarnya.

“Presiden SBY juga menaruh harapan yang sangat besar bahwa ibu Yenny Wahid dapat terus berkiprah dalam perjuangan politiknya dan mengilhami, termasuk kalangan perempuan pada khususnya,” Daniel menambahkan. (har)

Sumber : Demokrat

Demokrat Tegaskan Kenaikan Harga BMM Sangat Rasional

RMOL. Penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan fiskal saat ini yang mengerikan merupakan langkah yang rasional.

Sebab, bila subsidi BBM terus dibiarkan maka ekonomi negeri bisa jebol. Selain itu, penyesuaian subsidi BBM memang mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebab sebetulnya subsidi BBM yang berlaku selama ini justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.

"Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian premium saat ini sekitar Rp 9.000.  Premium dijual saat ini Rp 4.500, artinya ketika setiap liter dikucurkan ke kendaraaan, saat itu pula pemilik kendaraan menerima subsisdi Rp 5.000 perliter nya," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, yang juga anggota Komisi VII DPR, Teuku Riefky Harsya, beberapa saat lalu (Jumat, 19/4).

Menurutnya, bila subsidi ini terus dilakukan justru tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum mampu. Karena itu, rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi kendaraan roda empat plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda doa dan kendaraan umum plat kuning, merupakan rencana yang tepat

"Penghematan anggaran subsidi akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik serta program social safety net untuk kelompok masyarakat kurang mampu yang mungkin turut terdampak atas kenaikan BBM atau program pengurangan subsidi ini," tegasnya, sambil mengatakan, kenaikan BBM ini juga bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan BBM akibat disparitas harga yang sangat tinggi.

Selain itu, lanjutnya, besarnya subsidi juga berdampak pada mengalirnya investor ke Indonesia karena S & P yang dipercaya oleh pemilik  modal internasional sebagai lembaga pemeringkat negara-negara untuk tujuan investasi, belum dapat menaikan rating Indonesia karena resiko keuangan negara dari beban subsidi yang besar. Jika subsidi dikurangi, maka dapat di pastikan rating Indonesia juga naik. Hal ini akan menyebabkan derasnya arus  investasi akan masuk ke Indonesia, dan tentu berdampak pada langsung pada terbukanya lapangan kerja dan bangkitnya perekonomian kita.

"Dari sisi pengelolaan energi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energy seperti CNG (gas) untuk kendaraan bermotor," terangnya.

Terkait tahun politik, menjelang Pileg dan Pilpres 2014, ujar Riefky,  justru kenaikan BBM memperlihatkan itikad baik Presiden SBY untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan penyesuainan subsisi atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu, SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk  lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memposisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat.

"Justru sebaliknnya, pemerintahan SBY perlu di acungi jempol karena berani mengambil resiko terhadap citra pemerintah. Presiden SBY lebih pentingkan  fondasi perekonomian yang lebih kokoh sebagai modal bagi siapapun presiden RI berikutnya meski harus mempertaruhkan elektabilitas partai Demokrat di 2014," demikian Riefky. [ysa]

Sumber : RMOL.

KPU-KPK : Menuju Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas

Denpasar, kpu.go.id- Menyongsong satu tahun penyelenggaraan pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong masyarakat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Pemilu bersih itu pemilu yang tanpa money politic, suap, bantuan sosial, dan penggunaan fasilitas negara.

Kalau bisa keluar dari itu semua, pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bagus, sekaligus pemimpin yang anti korupsi. Selain itu, peserta pemilu juga harus mempunyai andil dalam pemilu yang berintegritas, bukan malah menjadi penyebab, misalnya suap, korupsi dan money politic.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro dalam kegiatan pendidikan pemilih menuju pemilu jujur, adil dan berintegritas di Denpasar Bali, Rabu (17/04).

“Memilih pemimpin itu harus yang bersih, karena pemimpin itu nantinya yang akan mengelola keuangan yang jumlahnya besar, sehingga berpartisipasi tidak hanya pada waktu pemilu, tetapi juga pasca pemilu mengawal hasil pemilu,” ujar Juri.

Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama KPU Provinsi Bali dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan Komisioner KPK Adnand Pandu Praja. Mereka membidik segmen pemilih pemula, sehingga peserta yang berjumlah 250 orang didominasi kalangan mahasiswa dan pelajar SMA.

Menurut Adnan, KPK juga ingin membangun pemilu yang bebas korupsi dan bebas politik uang. Namun partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, termasuk tangkap tangan oleh KPK itu juga berasal dari kontribusi dan peran masyarakat.

“Pemilu yang bersih itu pemilu yang tanpa ada indikasi bansos, calon pemimpin yang bersih dari korupsi, dan pengawasan terhadap adanya politik uang dan kecurangan,” ungkap Adnan.

Selama KPK berdiri, tambah Adnan, KPK telah memenjarakan 65 anggota dewan, 7 menteri, 4 dubes, 7 dosen, 8 gubernur, 31 walikota/bupati, 5 hakim, 2 jaksa, dan lainnya total sebanyak 335 orang. Kemudian jumlah pengaduan yang diterima KPK selama setahun itu lebih dari 6.000 aduan.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, kegiatan pendidikan pemilih ini untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. KPU bekerjasama dengan KPK mengukuhkan duta pemilu dan demokrasi sebanyak 140 orang dari dari 12 perguruan tinggi di Bali.

“Sasaran duta pemilu ini kalangan mahasiswa, karena mahasiswa itu yang mempunyai mimpi besar, idealisme yang utuh, masih bersih, dan jauh dari kepentingan tertentu, apalagi money politic, kemudian mereka akan mengkampanyekan kepada masyarakat pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Lanang. (arf/tdy)

 

Sumber : KPU

Jero Wacik: Tahap Finalisasi, Tak Ada Perombakan Besar-besaran Pengurus PD

Jakarta : Setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, tim formatur langsung ditugaskan merestrukturisasi pengurus. Namun Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik memastikan tidak ada perombakan besar-besaran pengurus Partai Demokrat.

“Sudah hampir final. Tidak ada perombakan besar-besaran, hanya satu atau dua,” kata Jero Wacik kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Rapat finalisasi akan dilakukan akhir pekan ini. Banyak hal yang akan dibahas termasuk posisi baru waketum Partai Demokrat.

“Sudah hampir selesai sih. Ketua harian kan sudah ada, wakil ketua umum sedang difinalkan, sudah beres ini. Cuma kan harus mendaftarkan ke Menkum HAM, harus di notaris kan. Kan gitu, sehingga begitu rapi langsung diumumkan,” terang Jero.

Sementara mengenai Daftar Caleg Sementara (DCS), persiapan Partai Demokrat sudah selesai. Tak lama lagi Partai Demokrat akan mendaftarkan DCS ke KPU.

“Kalau DCS kan sudah ada. DCS kan yang penting ketum. Ketua Umum sudah ada,
Sekjen ada jadi DCS juga kami bahas. Cuma dibahasnya nunggu Sabtu-Minggu. Atau tengah malam,” kata JeroWacik menambahkan.(Detik/wan)

Sumber : Demokrat

KPU: Sanksi Pelanggaran Kampanye di Media Otoritas KPI dan Dewan Pers

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur, sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik, menjadi otoritas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers. Karena itu, KPU akan menghapus pasal 46 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hal itu diungkapkan oleh anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Rabu (17/4).

“KPU akan menghapus pasal 46 PKPU Nomor 01 Tahun 2013, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam pasal 45 ayat (2). Intinya, pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik, sanksinya akan menjadi otoritas KPI dan Dewan Pers, sesuai kewenangan yang mereka miliki,” ujar Ferry.

Fery menegaskan, KPU sama sekali tidak berniat untuk melakukan pencabutan izin penerbitan media massa cetak, atau istilah ekstrem-nya, pembredelan pers, seperti yang tercantum di pasal 46 PKPU tersebut.

"Kami ingin tegaskan, tidak ada niat untuk melakukan upaya pembredelan. Semangat di PKPU tetap melaksanakan tugas kewenangan seusai dengan fungsi masing-masing. KPU tetap dengan aktivitas kegiatan politik. Konsern kami pada peserta pemilu," jelasnya.

Hal senada diutarakan Arief Budiman. Menurutnya, pasal 46 dalam PKPU tersebut merujuk pada pasal 45 yang telah menyatakan bahwa otoritas pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi berada di dua lembaga pers, yaitu KPI dan Dewan Pers.

"KPU hanya mengatur terkait peserta Pemilu. Kami sepakat untuk tidak mencampuri kewenangan masing-masing lembaga pers," tandas Arief.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad, menilai, apa yang diputuskan oleh KPU sudah tepat.  "Keputusan itu sudah tepat agar tidak ada multitafsir tentang kewenangan pencabutan izin, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penyiaran," ucapnya.

Sebelum menggelar jumpa pers, KPU dan KPI mengadakan pertemuan membahas PKPU Nomor 01 Tahun 2013 , khususnya terkait sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik. (dd/red. FOTO KPU/ie’am/hupmas)

 

Sumber : KPU

Jadi Caleg Demokrat, Sekjen PKBIB Ngaku Disuruh Yenny

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zannubah Ariffah Chofsah Rahman Wahid yang akrab disapa Yenny Wahid batal bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, tak lantas semua kader PKBIB yang diakomodir Partai Demokrat untuk maju sebagai Caleg pada Pemilu 2014 ikut mengundurkan diri maju menjadi Caleg.

Hal tersebut dikatakan Sekjen PKBIB Imron Rosyadi Hamid. Menurut Imron, dirinya tetap akan nyaleg dari Partai Demokrat dari Dapil Jawa Timur. Kata dia, perjuangannya menjadi Caleg Demokrat merupakan amanah PKBIB pasca-komunikasi Yenny Wahid dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya jadi dari dua arah pertama mbak Yenny memang menugaskan saya kemudian Demokrat membuka peluang itu, saya di Dapil Jatim 1 dan itu bagian dua dari pertemuan awal. Saya anggap ini sebagai amanah," kata Imron saat dihubungi, Rabu (17/4/2013).

Pengakomodiran kader PKBIB agar tetap nyaleg tersebut merupakan penghargaan politik dari partai yang berlambang bintang Mercy tersebut. "Ini bagian Partai Demokrat memberikan apresiasi pada kita yang penting nawaitunya benar," jelas dia.

Kenapa dirinya, maju di Dapil Jatim 1 karena Imron merupakan Sekretaris GP Ansor. "Jatim 1 karena saya itu saya sebagai Sekretaris Ansor. Saya tidak mungkin maju tanpa keyakinan," imbuhnya.

Menurut dia, pemberian jatah untuk kader PKBIB untuk maju merupakan hasil pembicaraan Yenny bersama Ketua Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suedy Marasabessy. Beberapa kader PKBIB yang nyaleg dari Demokrat tersebut berangkat dari berbagai Dapil seperti Jatim, Jateng, Selawesi dan lain-lain.

"Ini bagian pembicaraan antara Mbak Yenny Pak Suedy Marasabessy ada slot kira dua ada tujuh slot untuk kader Mbak Yenny maju sebagai kader Demokrat," katanya.

Sumber : Okezone

Perempuan Indonesia Mendapat Penghargaan Lingkungan Hidup Goldman

Aleta Baun (Foto: Goldman Environmental Prize)

Seorang perempuan Indonesia bernama Aleta Baun menjadi salah satu dari enam pemenang penghargaan Goldman Prize. Aleta Baun atau Mama Aleta berhak mendapat $150 ribu atau Rp1,4 miliar yang diberikan pertama kali dalam upacara khusus, Senin, 15 April 2013 di San Francisco Opera House.

Pernyataan resmi dari Goldman Prize menyebut prestasi Aleta adalah, "Dengan mengorganisir ratusan warga desa setempat untuk secara damai menduduki tempat-tempat penambangan marmer dalam suatu “protes sambil menenun,” Aleta Baun menghentikan pengrusakan tanah hutan yang sakral di Gunung Mutis di pulau Timor."

Menurut biografi Aleta di situs Goldman Prize, pada 1980an pemerintah di Mollo, Timor Barat, memberikan izin pada perusahaan pertambangan marmer untuk memotong batu-batu marmer dari pegunungan di kawasan Mollo. Pemerintah setempat melakukannya tanpa meminta izin penduduk lokal. Seiring dengan semakin banyaknya penggundulan hutan serta pertambangan, longsor menjadi hal biasa, begitu juga dengan polusi air dan kesusahan hidup bagi penduduk desa di hilir sungai. 

Mama Aleta melihat aktivitas pertambangan ini sebagai ancaman pada hak hidup dan bertahan hidup orang-orang Mollo. Ia pun mengawali protes dengan sebuah gerakan kecil yang diikuti oleh tiga perempuan lain, mereka berjalan kaki dari satu desa terpencil ke desa lainnya, yang kadang-kadang butuh 6 jam berjalan kaki.

Ia pernah menjadi target pembunuhan namun selamat, dan Mama Aleta pun bersembunyi di hutan dengan bayinya. Penduduk desa lain sering ditangkapi dan dipukuli.

Protes Mama Aleta berpuncak pada 150 perempuan menduduki tambang marmer sambil terus-terus menenenun kain tradisional Timor sebagai aksi protes. Alasannya, karena perempuanlah yang paling bertanggungjawab mencari makanan, pewarna, serta obat-obatan dari pegunungan, maka penting bagi mereka memimpin kampanye. Sementara kaum perempuannya melakukan aksi protes, para laki-laki memberi dukungan rumah tangga di rumah dengan memasak, membersihkan, serta merawat anak-anak.

Karena aksi damai dan terus-menerus dari kelompok Mama Aleta, penambangan marmer menjadi semakin susah dilakukan. Pemahaman publik pun terus tumbuh, dan pemerintah Indonesia akhirnya sadar. Pada 2010, perusahaan tambang menanggapi tekanan dan berhenti beroperasi di empat lokasi teritori Mollo dan meninggalkan kawasan tersebut.

Aleta Baun kini bekerjasama dengan komunitas di Timor Barat untuk memetakan hutan tradisional mereka sebagai upaya strategi penceahan sekaligus menegaskan hak masyarakat adat dari proyek pertambangan atau ancaman pengembangan gas, minyak bumi, serta pertanian komersil. 

Selain Mama Aleta, pemenang lain adalah Jonathan Deal dari Afrika Selatan, Azzam Alwash dari Irak, Rossano Ercolini dari Italia, Kimberly Wasserman asal Amerika Serikat, serta Nohra Padilla dari Kolombia.

Para pemenang penghargaan Goldman dipilih oleh dewan juri internasional berdasarkan nominasi rahasia yang diserahkan oleh jaringan kerja organisasi-organisasi dan orang-orang dalam bidang lingkungan hidup.

Sumber : Yahoo

Presiden SBY Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Bom di Boston, AS

Jakarta: Presiden menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban pemboman di Boston, Amerika Serikat, dini hari tadi waktu Indonesia. Ucapan belasungkawa tersebut telah disampaikan kepada Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel.

“Presiden telah menyampaikan belasungkawa tersebut. Berdasarkan laporan dari Dubes Scot Marciel, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban,” kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, Selasa (16/4) sore.

“Saat ini Konjen RI di New York terus memantau peristiwa ini. Konjen telah menghubungi sebagian WNI yang tinggal di sekitar Boston,” Julian menambahkan.

Sebagaimana diberitakan, lomba lari maraton di Boston, AS, berubah menjadi tragedi. Dua ledakan terjadi di dekat garis akhir (finish) lomba Boston Marathon, yang berjarak 50-100 meter dari para pelari. Dilaporkan 3 orang tewas, termasuk seorang anak berusia 8 tahun, dan lebih dari 100 orang lainnya luka-luka akibat ledakan ini.

Ledakan ketiga dilaporkan terjadi beberapa saat kemudian di perpustakaan John F Kennedy, sekitar 3 mil dari garis akhir Boston Marathon.

Bom yang meledak pada Senin sore waktu setempat, atau dini hari di Indonesia itu, menyebabkan korban terlempar ke jalanan. Beberapa saksi yang berada di lokasi mengaku mendengar suara ledakan yang kemudian diikuti dengan asap. Ledakan bom itu juga memicu kepanikan warga yang tengah menonton para pelari mendekati garis finish.

Besarnya ledakan juga mengguncang beberapa gedung yang berada di dekat lokasi. (webpresiden/dik

 

Sumber : Demokrat

Foke-Nachrowi Ramli 'Nyaleg' DPR dari Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Fauzi Bowo alias Foke dan Nachrowi Ramli (Nara) yang pernah berpasangan sebagai calon gubernur petahana dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2012 akan maju sebagai calon anggota DPR untuk daerah pemilihan DKI Jakarta dari Partai Demokrat. Hal ini diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana saat dihubungi pada Selasa (16/4/2013).

"Ya, memang benar. Positif namanya itu," kata Sutan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, kehadiran dua tokoh Betawi itu sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat sudah dipastikan akan menambah kekuatan partainya. Sutan pun yakin kedua tokoh itu bisa mendapatkan kursi di DPR.

"Kalau banyak dapat kursi di DPR artinya kita punya harapan untuk nyapres sendiri seperti tahun 2009 yang lalu," ucap Sutan.

Sebelumnya, nama Foke dan Nara memang sempat disebut akan masuk ke panggung politik setelah tak lagi duduk menjadi birokrat Ibu Kota. Di Partai Demokrat, Foke merupakan anggota Dewan Pembina, sementara Nachrowi adalah Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Namun, kabar pencalonan kedua tokoh ini selalu dibantah oleh Ketua Satgas Penjaringan Caleg DPR Suaidi Marasabessy.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, nama Foke sudah diamati para pesaingnya karena diduga akan menjadi lawan berat. Foke diperkirakan akan maju dari dapil DKI II yang mencakup Jakarta Pusat dan luar negeri serta Jakarta Selatan.

Adapun daerah pemilihan Nachrowi Ramli belum diketahui pasti. Meski demikian, Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani mengatakan siap mendukung Nara menjadi caleg DPR. Ia pun yakin di mana pun ditempatkan, Nara akan tetap mendulang suara bagi partainya.

Sumber : Kompas

Kakek 69 Tahun Ikut Ujian Kejar Paket C

TEMPO.CO, Depok - Usaha mengejar ilmu memang tak mengenal usia, seperti sebuah ungkapan "kejarlah ilmu sampai ke liang lahat". Begitulah yang dilakukan Abdullah Sani, 69 tahun, salah seorang peserta ujian Paket C di perguruan Yayasan Pendidikan Islam Al-Muhajirin Depok. Sani--sapaan akrabnya--mengaku masih bersemangat mengejar ijazah Paket C, karena ia ingin meneruskan kuliah untuk memperoleh gelar sarjana.

"Selama ini saya selalu ditawarin ngajar, tapi kan harus S-1 dulu, jadi saya niatnya mau kuliah," kata Sani saat ditemui wartawan di Yayasan Al-Muhajirin tersebut, Senin, 15 April 2013.

Berkemeja putih dan celana hitam, Sani terlihat santai menunggu pelaksanaan ujian di koridor ruang ujian nomor 22 di lantai dua gedung sekolah. Sani mengaku telah siap menjalani ujian. Agar tidak kaget, Sani telah berlatih mengerjakan soal ujian Paket C untuk periode tahun sebelumnya. Hal itu terus dilakukan sejak tiga tahun lalu. 

Dia juga mengaku sering membaca buku-buku pelajaran sebagai persiapan ujian. Namun, karena usia yang tergolong renta, Sani kerap lupa materi yang telah ia pelajari. "Daya ingat sudah mulai berkurang," katanya.

Meski begitu, semangat belajar Sani tak pernah surut. Warga Jalan H Iming RT 1 RW 2, Keluaran Beji, Depok itu tetap bersemangat belajar dan berlatih mengerjakan soal. Apalagi pada jelang pelaksanaan ujian beberapa pekan ini. Namun, dia mengaku karena usianya yang tak bugar, dia membatasi waktu belajarnya. "Ya kalau udah cukup (capek), saya berhenti," kata kakek dari tiga cucu ini.

Semangat Sani memang patut dijadikan contoh bagi siswa-siswi yang tengah menuntut ilmu. "Yang muda harusnya bisa lebih semangat lagi dari saya," katanya. Menurut dia, ilmu sangatlah penting dan tidak bisa dibayar dengan apa pun. Karena itu, dia ingin menularkan semangatnya kepada semua peserta ujian itu. "Harus tetap semangat. Namanya pendidikan kan penting. Ilmu harus terus dikejar," katanya.

Hari ini, Sani bersama ribuan peserta ujian lainnya mengikuti ujian nasional untuk Paket C di Perguruan Al-Muhajirin, Depok. Mereka akan mengerjakan soal dari dua mata pelajaran, yaitu, Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ujian dimulai pukul 13.00 sampai menjelang magrib.

Menurut Sekretaris Panitia Pelaksana dan Pengawasan UN Kota Depok, Badruddin, ada 4-5 orang yang umurnya lebih dari 50 tahun yang ikut ujian. "Iya, kami sih tak tahu apa motivasi mereka. Itu bisa ditanyakan langsung," katanya sebelum ujian dimulai. Adapun total peserta yang mengikuti ujian Paket C tahun ini sebanyak 1.828 orang.

ILHAM TIRTA

Sumber : yahoo

Presiden SBY Instruksikan Mendikbud Atasi dan Investigasi Keterlambatan UN

Airlangga Satriadhi Yudhoyono (ist)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan Mendikbud Muhammad Nuh untuk segera mengatasi dan melakukan investigasi keterlambatan Ujian Nasional yang terjadi di 11 provinsi. Hal itu ditegaskan SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (15/4) malam.

Sebagai informasi, 11 provinsi (di zona 3) mengalami keterlambatan UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Juga Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait Ujian Nasional yang mulai diselenggarakan hari ini, Senin 15 April 2013, SBY mengucapkan selamat menempuh ujian nasional kepada seluruh para pelajar di tanah air.

“Insya Allah kalian bisa dan lulus. Saya dan Ibu Ani mendoakan, ”kata SBY di akun twitter pribadinya.

SBY juga menghimbau kepada orang tua murid yang putra-putrinya sedang menjalankan Ujian Nasional agar diberi motivasi dan doa, agar lulus dan tidak membuat para pelajar itu stres. Tak lupa, SBY memberikan 3 kunci sukses Ujian Nasional yaitu belajar, yakin diri, dan berdoa kepada Tuhan.

“Untuk para pelajar yang menempuh Ujian Nasional, kalau yang lain bisa, insya Allah kalian juga bisa,” kata SBY memotivasi.

Selain mentweet mengenai pelaksanaan Ujian Nasional, Presiden SBY juga mentweet masalah pertumbuhan ekonomi. SBY menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Pada bagian lain, SBY juga menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI yang akan terus dibangun bersamaan dengan daerah daerah lainnya.

Pagi ini, SBY juga mentweet mengenai pentingnya menjaga moralitas. SBY mengingatkan memfitnah dan berburuk sangka hanya bikin hati panas dan terbakar. Sebaliknya bersabar dan baik sangka bikin hati teduh dan bahagia.

”Orang pesimis mengeluh… mengapa banyak sekali masalah; orang optimis bilang… setiap masalah selalu ada solusinya,” kata SBY memaparkan, pentingnya berpikir positif dan berjiwa optimistis. (iwan/didik)

Sumber : Demokrat

Jimly Tertarik Ikut Konvensi Capres Partai Demokrat

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqqie menyatakan tertarik dengan konvensi capres Partai Demokrat (PD). Namun dirinya memilih untuk 'lihat-lihat dulu'.

"Pasti tertarik, tapi kan saya punya jabatan. Jabatan yang membuat saya netral. Nggak mungkin saya melamar. Lain kalau yang ngga punya jabatan," kata Jimly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Dia tidak menutup diri jika dilamar PD masuk konvensi. Namun Jimly segera menyambung ucapannya dengan pernyataan komitmen selaku Ketua DKPP agar senantiasa imparsial.

"Itu lain soal (jika dilamar). Bukan dilamar, diminta, itu lain soal. Kita lihat dulu, serius atau tidak. Tapi yang jelas, kita harus netral," ucapnya.

Jimly memandang memandang simpatik konvensi PD, dengan catatan bukan hanya menjadi panggung politik untuk menarik perhatian rakyat. Jika mekanismenya berjalan dengan jujur, mekanisme konvensi bisa membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh non parpol.

"Tokoh-tokoh yang konon disebut alternatif diberi peluang untuk mengajukan diri, kalau mau," pungkasnya.

(dnu/van)

Sumber : detiknews

Demokrat Rotasi Pengurus DPP

Max Sopacua (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Partai Demokrat melakukan pergantian sejumlah pengurus pascapelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang menunjuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

Di antaranya, EE Mangindaan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Amir Syamsudin sebagai Ketua Dewan Kehormatan, serta Soekarwo dan Nurhayati Ali Assegaf yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum.

"Satunya lagi (waketum) belum dikasih tahu. Bendahara ganti dari Sartono Hutomo jadi Handoyo Mulyadi, Wasekjen Andi Nurpati," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sophacua saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (15/4/2013).

Namun untuk kepastian dari keseluruhan posisi akan segera diumumkan dalam waktu dekat. "Rabu kalau enggak salah. Bisa juga Jumat karena Pak SBY bilang enggak mau diganggu konsentrasinya kalau hari kerja sama partai. Yang ngumumin bisa Pak SBY, bisa juga Syarif Hasan," ungkapnya.

Sumber : okezone

SBY Kumpul Jajaran Elite Partai Demokrat di Hotel Yasmin Resort

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA  - Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan jajaran elite partainya, para anggota majelis tinggi PD di Cipanas. 

Namun, pertemuan yang dilakukan bukan di Istana Cipanas, ataupun di Hotel Palace, Cipanas, melainkan di Hotel Yasmin Resort,Cipanas, Jawa Barat. 

"Yang jelas, pertemuannya di Yasmin Resort, bukan di Hotel Palace. Pertemuannya memang di dekat Istana Cipanas," ujar salah satu petinggi DPP Partai Demokrat, Sutan Bathoegana saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (14/4/2013).

Pertemuan yang dilakukan, Sutan memastikan, selain konsolidasi, juga untuk membahas terkait daftar calon sementara (DCS) Partai Demokrat untuk DPR maupun DPRD tingkat I dan II. 

"Pertemuannya, intinya membahas soal caleg yang akan kita sampaikan ke KPU," tegas Sutan.  Dalam kesempatan itu, Sutan juga memastikan dalam minggu ini, akan segera diumumkan kepengurusan baru DPP Partai Demokrat. Yenny Wahid, dipastikan akan masuk dalam struktur kepengurusan. 

Sutan tak menjelaskan, dimana Yenny Wahid akan ditempatkan dalam struktur DPP Partai Demokrat. Yang jelas, Yenny Wahid sudah menyambangi Kantor DPP Partai Demokrat.

"Yenny Wahid sudah minggu lalu berkunjung ke DPP bertemu. Dia bertemu dengan  Direktur Eksekutif  DPP PD. Tunggu saja, dalam minggu ini, Selasa atau Rabu akan diumumkan kepengurusan resminya," Sutan memastikan. 

Sumber : Tribunnews

SBY Kumpulkan Ketua DPD Demokrat di Cipanas

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mencium tangan ayahnya yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat tiba di areal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3). Dalam KLB yang dipimpin E.E Mangindaan ini, SBY terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum partai. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat di Palace Hotel, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Ahad, 14 April 2013. Rencananya pertemuan dimulai pukul 14.00 WIB.

Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang, membenarkan informasi mengenai rencana pertemuan ini. Ia mendapatkan undangan pertemuan melalui pesan pendek dari Sekretaris Jenderal Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

"Ketua Umum DPP Partai Demokrat mengundang Bapak dalam rangka pengarahan dan konsolidasi," begitu bunyi pesan pendek undangan pertemuan konsolidasi Ketua DPD Demokrat, seperti yang diterima Tempo, Ahad siang.

Awalnya, pertemuan direncanakan berlangsung pukul 09.00 WIB. Namun kemudian dikoreksi menjadi pukul 14.00. "Undangan ini bersifat sangat penting dan TIDAK DAPAT DIWAKILKAN," begitu isi lanjutan undangan pertemuan tersebut.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan juga memastikan adanya pertemuan ini. Menurut dia, sejumlah anggota Majelis Tinggi juga akan hadir. Namun, Syarief yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini tak memberitahukan agenda pokok pertemuan tersebut.

Sumber : Tempo

Hari Pertama UN SMA/MA, Mendikbud Lakukan Sidak

Jakarta - Siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) di 22 provinsi mulai menjalankan Ujian Nasional (UN) hari ini. Untuk memastikan pelaksaan UN berjalan sesuai rencana, Mendikbud M Nuh berencana melakukan inspeksi mendadak ke beberapa sekolah.

"Mendikbud akan lakukan sidak," kata salah satu staf Kemendikbud kepada detikcom, Senin (15/4/2013).

Lokasi sidak memang sengaja dirahasikan. Namun yang pasti beberapa sekolah yang akan didatangi berlokasi di Jakarta.

"Sekolah SMA di Jakarta," tuturnya singkat.

Mendikbud beserta sejumlah stafnya direncanakan melakukan sidak mulai pukul 06.00 WIB pagi ini. Mereka bergerak dari kediaman M Nuh di kompleks Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya Nuh mengatakan sidak yang dilakukan adalah bagian dari kewaspadaan terhadap pelaksanaan UN.

"Sidak ini adalah bagian dari kesiapan dan kewaspadaan kita, jangan sampai nanti kalau terjadi apa-apa malah bingung," kata M Nuh, Minggu (14/4/2013) kemarin.

Pelaksanaan UN 2013 tingkat SMA, SMK, dan MA, digelar mulai Senin 15 April hingga Kamis 18 April. Sementara itu, ada 11 provinsi yang terpaksa melakukan penundaan pelaksanaan UN. Hal itu disebabkan adanya kendala teknis dalam pengepakan naskah soal di percetakan.

Sumber : Detik

Bursa Capres 2014 Demokrat Lewat Konvensi Juni

TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Bali, Made Sudarta, mengatakan pertemuan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan 33 Ketua DPD Demokrat di Palace Hotel Cipanas, Ahad, 14 April 2013, membahas pematangan daftar calon legislator partai berlambang mirip logo Mercy itu.

Meski keputusan daftar calon menjadi kewenangan Majelis Tinggi Demokrat, Made mengatakan SBY tetap meminta masukan dari pengurus daerah ihwal nama-nama calon ini. "Kami dimintai pandangan," kata Made kepada Tempo, Ahad, 14 April 2013 malam.

Menurut dia, dari nama-nama calon yang ada, pengurus daerah dimintai pendapat ihwal calon yang berasal dari daerah masing-masing. "Si A begini, si B begini," ujar Made. "Rekam jejakanya kan ada di daerah."

Jika nama itu dipandang layak menjadi calon, Satuan Tugas Penyeleksian Calon Legislator Demokrat akan memproses mereka. "Kalau tidak cocok, dikasih keterangan (nama calon itu)," ucap Made.

Pertemuan juga menyinggung konvensi yang bakal digelar Demokrat untuk memilih calon presiden 2014. Menurut Made, konvensi akan dilaksanakan pada Juni nanti. Panitia konvensi pun sedang dipersiapkan. "Sedang dibahas oleh Majelis Tinggi."

Ia mengatakan, rencana konvensi ini disampaikan langsung oleh SBY kepada Ketua DPD dalam pertemuan di Cipanas. Namun, belum dibahas metode dan mekanisme konvensi nantinya. "Tadi baru gambaran secara umum," kata Made. Atas rencana konvensi ini seluruh Ketua DPD menyambut positif.

Adapun pertemuan di Cipanas dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan selesai sekitar pukul 17.00. Selain SBY dan 33 Ketua DPD, hadir juga sejumlah anggota Majelis Tinggi Demokrat dan Satgas Penyeleksian Calon Legislator Demokrat.

Sumber : Tempo

Presiden Resmi Luncurkan Akun Twitter @SBYudhoyono

Cipanas, Jawa Barat: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi meluncurkan akun twitter @SBYudhoyono, Sabtu (13/4) malam, di teras belakang Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat. Presiden menyadari bahwa posisi media sosial sekarang ini amatlah penting. Media sosial dapat menjalin komunikasi bebas hambatan dan bebas distori.

"Saya bergabung ke dunia twitter agar setiap hari saya bisa menyapa, berbagi, menyampaikan (barangkali) inspirasi, dan hal-hal penting yang mungkin berguna bagi rakyat kita yang menginginkan negara makin baik dan makin maju," kata Presiden SBY dalam sambutannya.

Sebenarnya selama 7,5 tahun mengemban amanah rakyat, Presiden SBY sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Misalnya, saat melakukan kunjungan ke daerah, Presiden dan Ibu Ani selalu menyapa, berbicara, mendengarkan aspirasi rakyat. Presiden juga menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

"Situasi itu terus kami jaga hingga saat ini, dan insya Allah sampai akhir masa bakti saya pada akhir tahun depan," SBY menjelaskan.

Komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan Presiden SBY melalui pesan singkat atau sms dari handphone (hp) pribadi dan hp Ibu Ani. Di luar itu, SBY juga membuka saluran SMS 9949 dan PO Box 9949. Melalui dua saluran terakhir ini, tercatat sejak dibuka tahun 2005 total ada 3,5 juta sms dan 115 ribu surat masuk. Setiap dua pekan, Presiden mendapat laporan seluruh pengaduan masyarakat melalui SMS dan PO Box 9949. "Setiap dua minggu ibaratnya saya memahami apa yang menjadi perasaan dan pikiran rakyat kita," ujar Presiden.

Dari sms yang masuk selama ini dapat dipetakan sekitar 40-50 persen mendukung dan mengerti kebijakan pemerintah serta memberikan semangat. Ada juga yang bersifat netral, sekitar 20-30 persen. Namun juga ada yang negatif dan kurang mendukung sekitar 20-30 persen.

Untuk memahami itu semua, Presiden SBY merasa perlu untuk menambah saluran komunikasi secara langsung. Twitter itulah salah satunya. "Menyapa, merespon, memberi informasi, mendudukan masalah pada konteksnya yang benar dan hal lain yang menurut pandangan saya bagus bisa dialirkan langsung melalui media sosial atau twitter ini," Presiden SBY menambahkan.

Presiden SBY sadar bahwa media konvensional mempunyai kebijakan dan hukum sendiri yang membuat apa yang ingin disampaikan sering tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. "Dengan tetap merangkul media konvensional, baik cetak maupun elektronik, maka saya niati betul untuk masuk ke dunia twitter," Presiden SBY menjelaskan alasannya.

Twitter tersebut akan ditulis langsung oleh SBY. Tentu dengan tetap menempatkan tugas sebagai kepala negara dan pemerintahan sebagai prioritas. Untuk itu, SBY akan dibantu staf pribadi untuk nge-twit.

Untuk urusan masuk ke dunia 'celotehan' ini tidak ada anggaran khusus. SBY menepis rumor yang mengatakan bahwa ia harus mengeluarkan sejumlah uang. "Tidak pernah terlintas dalam piikiran saya untuk melakukan seperti itu. Silakan dicek nanti," SBY menegaskan.

Menurut Presiden, diantara pemimpin G20 hanya tinggal empat orang yang belum memiliki akun twitter, SBY salah satunya. "Katanya twitter sudah menunggu kapan Presiden SBY bergabung, dan begitu mendengar saya bergabung benar sebagai ucapan terima kasih maka proses verifikasi ini dilakukan dengan cepat dan saya berterima kasih," Presiden menuturkan.

Bila ada kata-kata keras dan kasar yang dialamatkan kepada akun twitter-nya, Presiden SBY menyerahkan proses penilaiannya kepada seluruh pengguna twitter. "Yang saya tangkap adalah substansinya, bukan kata demi kata. Ini negara demokrasi, tentu karakter diantara kita berbeda-beda. Baik-baik saja kita saling berbagi, saling menyapa, saling menyampaikan pandangan kita," Presiden menandaskan.

Diakhir sambutannya, Presiden langung menulis 3 tweet dan 1 replay:

@SBYudhoyono: Halo Indonesia. Saya bergabung ke dunia twitter untuk ikut berbagi sapa, pandangan dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*

@SBYudhoyono: Terhadap kecelakaan Lion Air di Bali, saya telah instruksikan Menhub untuk merawat yang luka dan melakukan investigasi. *SBY*

@SBYudhoyono: @boediono Terima kasih Pak Boed, semoga kita bisa saling menyapa dan berbagi dengan saudara2 kita rakyat Indonesia. *SBY*

@SBYudhoyono: Selamat bermalam minggu bersama keluarga dan sahabat. Sambil rileks, semoga bisa mencerahkan hati dan pikiran. *SBY* http://pic.twitter.com/wm6LCKbR2S

Terakhir, Presiden SBY juga mem-folbek 3 wartawan yang sedang meliput dan sudah mem-follow akun twitter-nya. Folbek dilakukan dengan cara pengundian. Pada saat launching akun twitternya, SBY didampingi seluruh anggota keluarga, ada Ibu Ani, Agus Harimurti, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Para staf khusus presiden juga hadir. (dit)

Sumber : http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2013/04/13/8943.html