JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat menilai
data ketidakhadiran atau absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
bisa menjadi bahan evaluasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja para
wakil rakyat. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat ini mendukung Badan
Kehormatan membuka data absensi anggota Dewan ke publik.
"Ini
perlu agar ke depan bisa menjadi pelajaran untuk caleg-caleg yang akan
terpilih bisa jadi lebih rajin," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat
Saan Mustopa saat dihubungi Jumat (10/5/2013).
Saan menuturkan,
partainya tidak mempersoalkan jika data-data anggotanya diungkap BK
kepada publik. Menurut Saan, partainya selalu melakukan evaluasi tentang
tingkat kehadiran anggotanya di DPR. Laporan dibuat setiap bulan oleh
fraksi dan disampaikan kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat.
"Dari situ, ini akan menjadi rapor kinerja anggota
Dewan. Kehadiran juga termasuk salah satu indikator yang dipakai partai
kami untuk menyeleksi anggota DPR yang maju lagi sebagai caleg," ujar
anggota Komisi III ini.
Lebih lanjut, Saan melihat banyaknya
anggota DPR yang membolos karena banyaknya jadwal acara yang
berbenturan. Biasanya, kata Saan, jadwal acara partai dan komisi
berbenturan dengan waktu rapat paripurna.
"Sehingga ke depannya,
hal ini juga perlu ditata. Tapi memang ada juga yang tanpa keterangan
tidak hadir. Kalau itu, saya tidak tahu alasannya apa," ucap Saan.
Menurutnya,
anggota DPR adalah politisi, bukan karyawan di lembaga-lembaga
pemerintahan. Kendati demikian, mereka tetap harus tunduk pada aturan,
termasuk tata tertib soal kehadiran.
"Sebenarnya ini tidak perlu
diatur kalau memang sudah ada kesadaran. Tapi kan karena belum ada
kesadaran itu, jadi perlu diatur karena ujung-ujungnya mempengaruhi
persepsi publik terhadap DPR secara keseluruhan," imbuhnya.
Persoalan
presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI
Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota
legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam
kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan
dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia
tidak hadir dengan alasan sakit.
Berdasarkan data bakal caleg
yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal
caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua
DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.
Di
dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan
masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di
dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh.
Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir
pada setiap rapat.
Sumber : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar