Kamis, 02 Mei 2013

Presiden SBY: Era Buruh Murah Sudah Usai

Surabaya, Jawa Timur: Buruh bukan hanya faktor produksi, era buruh murah pun sudah usai. Jika karyawan telah bekerja produktif, tugas perusahaan memikirkan kesejahteraan buruh.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini saat berdialog dengan pekerja PT Unilever Indonesia Tbk, di kawasan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/5) siang.

“Sudah usai dibilang pekerja hanya faktor produksi semata, era buruh murah pun sudah selesai. Semua memiliki komitmen bahwa dengan bangkitnya perusahaan, semua pihak pun merasakan benefit yang nyata,” kata Presiden SBY.

Kepada jajaran manajemen perusahaan, Presiden juga berpesan jika karyawan sebuah perusahaan telah bekerja produktif, maka tugas manajemen dan perusahaan adalah memikirkan kesejahteraan karyawannya.
“Semakin sejahtera karyawannya, hasil kerjanya pun semakin baik,” ujar SBY.

Peningkatan daya saing penting bagi sebuah perusahaan. Salah satu elemen daya saing adalah produktivitas.
“Dari hal kecil kita bisa menuju hal yang besar. Produktivitas meningkat, maka pendapatan negara pun meningkat,” SBY menambahkan.

Peninjauan dan dialog dengan pekerja serta jajaran manajemen PT Unilever Indonesia ini dilakukan seusai Presiden dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono meninjau dan bersilaturahmi dengan pekerja PT Maspion Group di kawasan Sidorajo.

Dalam kunjungan ke PT Unilever Indonesia ini, Presiden Direktur Maurits Lalisang menjelaskan bahwa perusahaannya ingin menumbuhkan bisnisnya dua kali lipat. Pada waktu yang bersamaan, ujar Lalisang, Unilever juga ingin mengurangi dampak lingkungan serta meningkatkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai aset utama perusahaan, para pekerja yang adalah bagian dari masyarakat Indonesia mendapat perhatian utama dari kami,” Lalisang menjelaskan.

Menurut Lalisang, PT Unilever Indonesia selalu mempertahankan hubungan kerja yang kondusif dan nyaman dengan para pekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kunjungan yang dilakukan Presiden SBY ini dalam rangka peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh pada 1 Mei 2013. Dalam kunjungan ini, Presiden menekankan kembali pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan pekerja guna memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. (webpresiden/yor/wan)

Sumber : Demokrat

KPU rampungkan 90% verifikasi berkas bacaleg

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan 90 persen tahapan verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 6.576 berkas yang masuk sejak 9 hingga 22 April 2013.
Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, dari persentase itu diprediksi, pihaknya akan menyelesaikan proses verifikasi dalam satu hingga dua hari ke depan.

Kendati demikian, kata dia, KPU belum dapat mengumumkan hasil verifikasi itu kepada publik sekalipun penyelesaiannya lebih cepat dari penetapan jadwal.

"Verifikasi terhadap seluruh kandidat di seluruh dapil dan di seluruh partai hampir 90 persen, satu dua hari ini bisa kita selesaikan proses verifikasi berkas-berkas persyaratan para kandidat dari 12 parpol (partai politik), kemungkinan sekitar tanggal 5-6 Mei sudah akan membuat keputusan," jelas Arief di ruang kerjanya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2013).

Dalam pengumuman itu, KPU akan menyampaikan terkait pemenuhan persyaratan parpol yang telah ditentukan. Tak hanya itu, KPU juga akan melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bacaleg yang mendaftarkan diri untuk pesta demokrasi tahun depan.

"Apakah partai dalam mengajukan calon sudah memenuhi syarat apa tidak misal soal keterwakilan perempuan kemudian keterpenuhan kuota 100 persennya memenuhi sarat apa tidak," terangnya.

"Kalau sarat calon itu berkenaan terpenuhinya syarat kandidat perorangan, kalau pencalonan yaitu berkenaan parpol dalam mengajukan calon apakah terpenuhi jumlah 30 persen kuota perempuan, apakah memenuhi kuota 100 persen kuota tiap dapil (daerah pemilihan), atau jangan-jangan ada yang melebihi 100 persen itu akan kita koreksi," tuntasnya.

Sumber: sindonews.com
Reporter: Haris Kurniawan (maf)

Rabu, 01 Mei 2013

Jelang Pemilu 2014, Ini Pesan SBY kepada Politisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan para politisi dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik di tahun politik saat ini hingga Pemilu 2014. Stabilitas politik, kata Presiden, sangat penting untuk perekonomian. 

"Kalau bicara stabilitas politik, peran politisi dan elite politik sangat penting," kata Presiden saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Presiden berharap agar politisi dan elite politik bisa mengukur dan tidak melebihi batas kepatutan dalam menghadapi kompetisi politik. Pengalaman pemilu selama ini, situasi politik bakal semakin memanas menjelang Pemilu 2014. 

Apalagi, lanjut Presiden, di tahun politik seperti ini benturan sosial sangat bisa terjadi. Konflik sosial dapat mengganggu program pemerintah dalam peningkatan kesejateraan rakyat. 

Presiden menambahkan, jika terjadi peristiwa politik yang tidak diharapkan selama tahapan pemilu, hal tersebut harus segera diselesaikan agar jangan menciptakan gangguan keamanan. Ia berharap, Pemilu 2014 bisa berjalan baik seperti Pemilu 2004 dan 2009. 

"Yang bertanggung jawab menjaga stabilitas bukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mereka tidak dirancang untuk mengemban tugas seperti itu. Ini tanggung jawab kita semua," pungkas Presiden. 
 
Sumber : Kompas

Cermati Daftar Caleg di KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat dan publik umum diharapkan serius menelisik daftar calon anggota legislatif DPR RI, yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum di laman situsnya. Jika menemukan nama-nama caleg yang bermasalah, publik dapat memberi masukan ke KPU atau partai terkait.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

"Memang masih belum jelas, masukan dari masyarakat itu sebaiknya dilaporkan ke mana. Namun, semestinya masukan itu bisa disampaikan pada partai atau KPU atau KPUD. Sebaiknya kedua lembaga itu membuka diri pada publik," katanya.

Partai politik peserta Pemilu 2014 telah menyetorkan daftar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan komisi itu kemudian menampilkan daftar tersebut di laman situs resminya, www.kpu.go.id/. Data itu memuat nama-nama bakal caleg (bacaleg) untuk DPR RI, beserta keterangan persyaratan yang dipenuhi.

Menurut Sri Budi Eko Wardani, inisiatif KPU untuk menyajikan data bacaleg di situsnya merupakan langkah yang patut dihargai demi membangun transparansi calon wakil rakyat sejak dini. Data ini bisa menjadi modal bagi penelusuran rekam jejak setiap caleg. Namun, penelusuran memerlukan pendalaman lebih lanjut.

"Momentum ini harus diambil oleh lembaga swadaya masyarakat di bidang pemilu dan demokrasi untuk menyebarkan data tersebut ke masyarakat, terutama daerah pemilihan. Ini penting agar semua masyarakat, termasuk di luar perkotaan, bisa mengakses nama-nama bacaleg," katanya.

Karena masih data awal, kelompok masyarakat civil society perlu mengembangkan data itu dengan menelurusi rekam jejak setiap bacaleg. Masyarakat perlu diajak bersama-sama menelisik berbagai informasi itu, agar mereka lebih mengenal calon wakil rakyat dari dapilnya.

Jika menemukan bacaleg bermasalah dengan didukung bukti -bukti nyata, masyarakat bisa memberikan masukan. Itu mencakup berbagai hal, seperti kasus hukum atau keaslian dokumen persyaratan bacaleg. Jika ada laporan bacaleg bermasalah, partai semestinya mempertimbangkan masukan itu. Jika disertai bukti-bukti kuat, partai dapat memperbaiki atau mencoret nama caleg yang bermasalah tersebut.

"Partai sebaiknya membuka diri demi menghasilkan caleg yang berkualitas. Meski DCS sudah diverifikasi secara internal, mungkin saja ada informasi lain yang terlewat akibat manajemen dan administrasi partai yang kurang cermat. Buktinya, sejumlah partai masih kecolongan dengan kasus caleg ganda di satu partai atau di beberapa partai berbeda," katanya. 
 
Sumber : Kompas

Demokrat Bantah Praktikkan Politik Dinasti

MedanBisnis – Jakarta. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli membantah partainya masih mempraktikkan politik dinasti. Menurut Melani, meski ada sejumlah calon anggota legislatif yang berasal dari satu keluarga, itu bukan hasil nepotisme.
“Kami memilih berdasarkan potensi. Kalau orangnya bagus, kenapa tidak?” kata Melani, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Melani, jumlah calon legislator yang berasal dari satu keluarga tidaklah banyak. Dari 560 caleg yang diajukan, jumlahnya tak melebihi 20 orang. Lagi pula, menurut Melani, kriteria yang diterapkan kepada setiap caleg sama. Tak peduli apakah dia memiliki hubungan kekerabatan dengan pengurus Demokrat lainnya atau tidak.

Melani mengatakan, sebagai warga negara, setiap orang berhak mengajukan diri untuk dipilih dalam Pemilu 2014. Setiap calon legislator juga wajib menjalani seleksi dan disetujui oleh pengurus dewan pimpinan daerah di setiap wilayah pemilihan. Tingkat keterpilihan di daerah pemilihan juga dipertimbangkan.  “Jadi tak ada politik dinasti. Semunya berdasarkan kriteria,” imbuhnya.

Dalam menyusun daftar caleg, kata Melani, partai juga mempertimbangkan tingkat elektabilitas. Apalagi saat ini partai memprioritaskan perolehan suara untuk mengulang kesuksesan Pemilu 2009. Saat itu Demokrat menjadi pemenang dengan perolehan suara 20,8 persen. Karena itu, partai mencalonkan siapa saja yang mampu mendulang suara, termasuk para menteri.

Sebelumnya, pengacara eks Ketua Umum PD Anas Urbaningrum, Carell Ticualu, membagi-bagikan daftar kroni keluarga di daftar caleg PD. Carell merupakan mantan pengurus DPP PD yang kini menyeberang menjadi caleg Hanura.

Ketua Harian PD Syarief Hasan yang maju dengan nomor urut 1 di dapil Jabar III mengajak serta istrinya, Inggrid Kansil, maju sebagai caleg no urut 1 di Jabar IV dan anaknya, Ryan Syarief maju dengan nomor urut 5 di dapil Jabar V.

Anak eks ketua umum PD Hadi Utomo juga nyaleg. Mereka adalah Nur Cahyo Anggorojati dengan nomor urut 7 di dapil Jateng VI, dan Dwi Astuti Wulandari yang maju dengan nomor urut 3 di dapil DKI I. Sementara Waketum PD Agus Hermanto yang nyaleg dengan nomor urut 1 di dapil Jateng I mengajak anaknya, Lintang Pramesthi, maju dengan nomor urut 2 di dapil Jabar VIII.

Sedangkan Wakil Ketua Majelis Tinggi PD Marzuki Alie yang maju dengan nomor urut 1 di dapil DKI Jakarta 1 mengajak adiknya Juahaini Alie maju dengan nomor urut 1 di dapil Sumsel II. Marzuki juga mengajak serta anak angkatnya, Syafwatillah Mohzaib, yang maju dengan nomor urut 1 di dapil Sumsel I.

Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf yang maju dari dapil Jatim V dengan nomor urut 1 mengajak sang adik, Amina Ali Assegaf, yang maju di dapil Jatim III dengan nomor urut 3. Sang anak, Muhammad Rahadian Syarif, maju dengan nomor urut 4 di dapil Jateng II.

Wakil Ketua Komwas PD Suaidi Marasabessy maju bersama istrinya di dapil Maluku.
Suaidi mendapat nomor urut 1 sedangkan sang istri, Derita Roy Pattasina, mendapat nomor urut 3. Sutan Sukarnotomo yang maju di dapil Riau 1 dengan nomor urut 1 didampingi istrinya, Varina Fryni Sukarnotomo, dari dapil yang sama.
(tnr/dcn)
 
Sumber : Medan Bisnis