Tujuh Pernyataan Partai Demokrat

Partai Demokrat menyampaikan tujuh pernyataan politik yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderalnya Edhie Baskoro Yudhoyono pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 sebagai rangkaian acara Temu Kader di Sentul International Convention Center, Bogor, Sabtu (26/10/2013) malam.

"Izinkan saya menyampaikan pernyataan politik Partai Demokrat. Satu, Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas prestasi dan capaian di bidang pembangunan ekonomi," kata pria yang akrab disapa Ibas itu membacakan pernyataan politik di hadapan lebih sekitar 10.255 kader Partai Demokrat.

Meskipun dunia masih mengalami berbagai krisis dan gejolak ekonomi, ekonomi Indonesia tumbuh positif serta menghantarkan menjadi penghuni peringkat 15 dalam kelompok 20 negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia atau G-20, katanya.

Kedua, Demokrat juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dinilai terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, ditandai dengan klaim penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Partai Demokrat meminta program pro rakyat terus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk kesejahteraan guru, bidan, petani, nelayan, buruh, prajurit dan seluruh WNI, agar kesejahteraan rakyat meningkat dari masa ke masa," ujar Edhie Baskoro.

Kemudian yang ketiga, Demokrat juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dinilai memiliki komitmen dan upaya nyata menjaga kehidupan demokrasi dan penghormatan HAM, seraya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Keempat, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono dan segenap jajaran penegak hukum yang dinilai gigih dan tegas dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Kelima, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono atas upaya penguatan ketahanan pertahanan dan keamanan yang signifikan, termasuk modernisasi alutsista TNI demi mengemban tugas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

"Demokrat juga mendukung industri pertahanan dalam negeri ditingkatkan dan dimajukan guna kemandirian bangsa di bidang pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Kemudian keenam, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden SBY yang dinilai secara berkelanjutan meningkatkan kependidikan, teknologi, olahraga, seni budaya generasi muda, dan lingkungan hidup.

"Kami mendukung upaya pemerintah menjaga harmoni kerukunan hidup komunitas dan komponen bangsa serta meminta pemerintah daerah, jajaran kepolisian, dan pemuka agama untuk bersama-sama masyarakat bersinergi mencegah dan mengatasi konflik komunal yang terjadi," katanya.

Ketujuh, Demokrat mengapresiasi pemerintahan Presiden Yudhoyono yang dinilai terus meningkatkan citra, peran penting Indonesia dalam percaturan global, termasuk peran menonjol di PBB, G20, APEC, ASEAN, OKI dan forum internasional lainnya.

"Kami mendukung upaya pemerintah meningkatkan kerja sama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati," katanya.

Temu kader dan peringatan HUT ke-12 Partai Demokrat diklaim menghadirkan lebih dari 10.255 orang kader dari seluruh Indonesia. Ketua Harian Syarifuddin Hasan menyebut acara itu sebagai gelaran partai terbesar dalam lima tahun terakhir. (antara)

Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2013/10/27/tujuh-pernyataan-politik-partai-demokrat

Demokrat: Data Absensi DPR Jadi Bahan Evaluasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat menilai data ketidakhadiran atau absensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa menjadi bahan evaluasi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja para wakil rakyat. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat ini mendukung Badan Kehormatan membuka data absensi anggota Dewan ke publik.

"Ini perlu agar ke depan bisa menjadi pelajaran untuk caleg-caleg yang akan terpilih bisa jadi lebih rajin," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa saat dihubungi Jumat (10/5/2013).

Saan menuturkan, partainya tidak mempersoalkan jika data-data anggotanya diungkap BK kepada publik. Menurut Saan, partainya selalu melakukan evaluasi tentang tingkat kehadiran anggotanya di DPR. Laporan dibuat setiap bulan oleh fraksi dan disampaikan kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Dari situ, ini akan menjadi rapor kinerja anggota Dewan. Kehadiran juga termasuk salah satu indikator yang dipakai partai kami untuk menyeleksi anggota DPR yang maju lagi sebagai caleg," ujar anggota Komisi III ini.

Lebih lanjut, Saan melihat banyaknya anggota DPR yang membolos karena banyaknya jadwal acara yang berbenturan. Biasanya, kata Saan, jadwal acara partai dan komisi berbenturan dengan waktu rapat paripurna.

"Sehingga ke depannya, hal ini juga perlu ditata. Tapi memang ada juga yang tanpa keterangan tidak hadir. Kalau itu, saya tidak tahu alasannya apa," ucap Saan.

Menurutnya, anggota DPR adalah politisi, bukan karyawan di lembaga-lembaga pemerintahan. Kendati demikian, mereka tetap harus tunduk pada aturan, termasuk tata tertib soal kehadiran.

"Sebenarnya ini tidak perlu diatur kalau memang sudah ada kesadaran. Tapi kan karena belum ada kesadaran itu, jadi perlu diatur karena ujung-ujungnya mempengaruhi persepsi publik terhadap DPR secara keseluruhan," imbuhnya.

Persoalan presensi anggota Dewan kembali menjadi sorotan setelah politisi PDI Perjuangan, Sukur Nababan, kembali maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) periode 2014-2019. Selama di DPR, Sukur sudah enam kali berturut-turut absen pada rapat apa pun di DPR. Surat panggilan dilayangkan BK DPR kepada Sukur pada bulan Februari lalu, tetapi dia tidak hadir dengan alasan sakit.

Berdasarkan data bakal caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sukur maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan nomor urut 1. Ketua DPR Marzuki Alie mengkritik wakil rakyat pembolos yang "ngotot" maju pada Pileg 2014. Marzuki menuding anggota Dewan itu tak tahu malu.

Di dalam akun Twitter-nya, Marzuki juga mendapatkan banyak pertanyaan masyarakat tentang caleg pembolos itu. Marzuki menjelaskan bahwa di dalam setiap laporan Sekjen, presensi anggota Dewan selalu penuh. Padahal, Marzuki mendapatkan kenyataan banyak anggota Dewan yang mangkir pada setiap rapat.

Sumber : Kompas

Demokrat Dukung Pembatasan Dana Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mendukung adanya upaya pembatasan dana kampanye yang akan digunakan oleh peserta Pemilu 2014. Pembatasan dana kampanye tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya politik transaksional yang kerap terjadi saat pemilu berlangsung.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Saan Mustopa, pada diskusi Membongkar Caleg Bermasalah Dalam Berpolitik di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (10/5/2013). Dirinya beranggapan, pembatasan dana kampanye oleh peserta pemilu justru akan menghilangkan anggapan masyarakat bahwa menjadi anggota DPR memerlukan biaya yang besar.

"Jadi untuk (menghindari) asumsi (caleg mahal), maka KPU perlu membuat aturan agar kompetisi berjalan baik. Misal biaya tertinggi 3 miliar, maka jika dia lewat itu bisa dikenakan sanksi," katanya.

Saan menambahkan, pembatasan dana kampanye membuat anggota legislatif yang terpilih bukan hanya karena uangnya, tetapi kemampuannya. "Itu juga penting (pembatasan dana kampanye). Jangan sampai untuk jadi anggota DPR butuh belasan miliar. (Karena hal itu memicu) perilaku anggota DPR jadi korup, dan menjadikan politik untuk dagang. Berapa uang yang dikeluarkan, berapa yang kembali. Kalau begitu, masa depan kita suram," jelasnya. 

 

Sumber : Kompas

Bacaleg PAN, Demokrat, dan Golkar Paling Banyak Lolos

Jakarta – Dari 12 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, ternyata hanya beberapa parpol yang serius menyiapkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Berdasarkan data yang disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (7/5), hanya tiga parpol yang mampu meloloskan bacaleg di atas 50 persen.

Ketiga parpol tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN, 70,71 persen), Demokrat (65 persen), dan Partai Golkar (63,93 persen). Meski demikian, Partai Demokrat tercatat mengajukan satu calon lebih banyak. Sesuai UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, setiap parpol mengajukan paling banyak 560 bacaleg, tetapi Demokrat mengajukan 561 bacaleg.

Sebaliknya, ada juga tiga parpol lain yang sama sekali tak mampu memenuhi persyaratan untuk meloloskan bacaleg-nya. Ketiga parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sedangkan enam parpol lain meloloskan bacaleg dalam persentase yang bervariasi, yakni Gerindra (15,89 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, 15,5 persen), Partai Bulan Bintang (PBB, 2,72 persen), Hanura (1,43 persen), Partai Nasdem (1,25 persen), dan PDIP (0,55 persen).

Penulis: WIN/A-16/AB

Sumber : beritasatu

Demokrat Minta Pembahasan RUU Pilpres Dihentikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat berpandangan revisi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres tidak perlu dilanjutkan. Bagi Demokrat undang-undang yang berlaku sekarang sudah memadai. "Kami pikir sudah bagus," kata anggota Baleg Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin ketika dihubungi Republika, Selasa (7/5).

Didi mengakui perlunya peraturan tambahan terkait penyelenggaraan pemilu presiden. Misalnya, mencantumkan soal iklan politik kandidat capres dan cawapres. Hal ini menurutnya perlu diatur agar kandidat capres yang memiliki jaringan media tidak berlebihan saat beriklan.

Namun, lanjutnya, peraturan iklan capres dan cawapres tersebut sebaiknya diserahkan ke penyelenggara pemilu. "KPU dan Bawaslu membuat peraturan yang adil bagi semua pihak," ujarnya.

Menyangkut ambang batas presiden (presidential threshold/PT), Demokrat juga berpendapat tak perlu ada perubahan. Didi menyatakan PT yang tinggi akan menjadi proses seleksi alamiah terhadap para bakal capres-cawapres. 

Sisi positifnya, penyelenggaraan pemilu menjadi lebih sederhana lantaran tokoh yang akan dipilih tidak banyak. "Peserta pilpresnya tidak terlalu banyak," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Ia menambahkan, angka PT yang ketat mencerminkan kuatnya dukungan publik terhadap capres dan cawapres yang diusung partai politik. Menurutnya jika pasangan diusung partai bersuara rendah maka legitimasi publik terhadapnya menjadi berkurang. "Suara legislatif suara publik. Suara partai suara rakyat," katanya. 

Reporter : Muhammad Akbar Wijaya  

Redaktur : Mansyur Faqih

Sumber : Republika

KPU rampungkan 90% verifikasi berkas bacaleg

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merampungkan 90 persen tahapan verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 6.576 berkas yang masuk sejak 9 hingga 22 April 2013.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, dari persentase itu diprediksi, pihaknya akan menyelesaikan proses verifikasi dalam satu hingga dua hari ke depan.

Kendati demikian, kata dia, KPU belum dapat mengumumkan hasil verifikasi itu kepada publik sekalipun penyelesaiannya lebih cepat dari penetapan jadwal.

"Verifikasi terhadap seluruh kandidat di seluruh dapil dan di seluruh partai hampir 90 persen, satu dua hari ini bisa kita selesaikan proses verifikasi berkas-berkas persyaratan para kandidat dari 12 parpol (partai politik), kemungkinan sekitar tanggal 5-6 Mei sudah akan membuat keputusan," jelas Arief di ruang kerjanya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2013).

Dalam pengumuman itu, KPU akan menyampaikan terkait pemenuhan persyaratan parpol yang telah ditentukan. Tak hanya itu, KPU juga akan melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bacaleg yang mendaftarkan diri untuk pesta demokrasi tahun depan.

"Apakah partai dalam mengajukan calon sudah memenuhi syarat apa tidak misal soal keterwakilan perempuan kemudian keterpenuhan kuota 100 persennya memenuhi sarat apa tidak," terangnya.

"Kalau sarat calon itu berkenaan terpenuhinya syarat kandidat perorangan, kalau pencalonan yaitu berkenaan parpol dalam mengajukan calon apakah terpenuhi jumlah 30 persen kuota perempuan, apakah memenuhi kuota 100 persen kuota tiap dapil (daerah pemilihan), atau jangan-jangan ada yang melebihi 100 persen itu akan kita koreksi," tuntasnya.

Sumber: sindonews.com
Reporter: Haris Kurniawan (maf)

Jelang Pemilu 2014, Ini Pesan SBY kepada Politisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan para politisi dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik di tahun politik saat ini hingga Pemilu 2014. Stabilitas politik, kata Presiden, sangat penting untuk perekonomian. 

"Kalau bicara stabilitas politik, peran politisi dan elite politik sangat penting," kata Presiden saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Presiden berharap agar politisi dan elite politik bisa mengukur dan tidak melebihi batas kepatutan dalam menghadapi kompetisi politik. Pengalaman pemilu selama ini, situasi politik bakal semakin memanas menjelang Pemilu 2014. 

Apalagi, lanjut Presiden, di tahun politik seperti ini benturan sosial sangat bisa terjadi. Konflik sosial dapat mengganggu program pemerintah dalam peningkatan kesejateraan rakyat. 

Presiden menambahkan, jika terjadi peristiwa politik yang tidak diharapkan selama tahapan pemilu, hal tersebut harus segera diselesaikan agar jangan menciptakan gangguan keamanan. Ia berharap, Pemilu 2014 bisa berjalan baik seperti Pemilu 2004 dan 2009. 

"Yang bertanggung jawab menjaga stabilitas bukan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mereka tidak dirancang untuk mengemban tugas seperti itu. Ini tanggung jawab kita semua," pungkas Presiden. 

 

Sumber : Kompas

Cermati Daftar Caleg di KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga swadaya masyarakat dan publik umum diharapkan serius menelisik daftar calon anggota legislatif DPR RI, yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum di laman situsnya. Jika menemukan nama-nama caleg yang bermasalah, publik dapat memberi masukan ke KPU atau partai terkait.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani, mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

"Memang masih belum jelas, masukan dari masyarakat itu sebaiknya dilaporkan ke mana. Namun, semestinya masukan itu bisa disampaikan pada partai atau KPU atau KPUD. Sebaiknya kedua lembaga itu membuka diri pada publik," katanya.

Partai politik peserta Pemilu 2014 telah menyetorkan daftar caleg sementara (DCS) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan komisi itu kemudian menampilkan daftar tersebut di laman situs resminya, www.kpu.go.id/. Data itu memuat nama-nama bakal caleg (bacaleg) untuk DPR RI, beserta keterangan persyaratan yang dipenuhi.

Menurut Sri Budi Eko Wardani, inisiatif KPU untuk menyajikan data bacaleg di situsnya merupakan langkah yang patut dihargai demi membangun transparansi calon wakil rakyat sejak dini. Data ini bisa menjadi modal bagi penelusuran rekam jejak setiap caleg. Namun, penelusuran memerlukan pendalaman lebih lanjut.

"Momentum ini harus diambil oleh lembaga swadaya masyarakat di bidang pemilu dan demokrasi untuk menyebarkan data tersebut ke masyarakat, terutama daerah pemilihan. Ini penting agar semua masyarakat, termasuk di luar perkotaan, bisa mengakses nama-nama bacaleg," katanya.

Karena masih data awal, kelompok masyarakat civil society perlu mengembangkan data itu dengan menelurusi rekam jejak setiap bacaleg. Masyarakat perlu diajak bersama-sama menelisik berbagai informasi itu, agar mereka lebih mengenal calon wakil rakyat dari dapilnya.

Jika menemukan bacaleg bermasalah dengan didukung bukti -bukti nyata, masyarakat bisa memberikan masukan. Itu mencakup berbagai hal, seperti kasus hukum atau keaslian dokumen persyaratan bacaleg. Jika ada laporan bacaleg bermasalah, partai semestinya mempertimbangkan masukan itu. Jika disertai bukti-bukti kuat, partai dapat memperbaiki atau mencoret nama caleg yang bermasalah tersebut.

"Partai sebaiknya membuka diri demi menghasilkan caleg yang berkualitas. Meski DCS sudah diverifikasi secara internal, mungkin saja ada informasi lain yang terlewat akibat manajemen dan administrasi partai yang kurang cermat. Buktinya, sejumlah partai masih kecolongan dengan kasus caleg ganda di satu partai atau di beberapa partai berbeda," katanya. 

 

Sumber : Kompas

Danny Pomanto Berpeluang Diusung Partai Demokrat

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Ahli tata ruang kota Mohammad Ramdhan ”Danny” Pomanto semakin mantap maju sebagai Calon Walikota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar, September mendatang.

Sebelumnya Syamsu Rizal secara resmi digandengnya dan mendeklarasikan diri sebagai pasangan Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Jumat (19/4/2013) kemarin.

Pasangan Danny Pomanto dan Syamsu Rizal (DIA) menjadi pasangan calon walikota dan wakil walikota pertama yang mendeklarasikan diri.

Terkait kendaraan politik, Danny yang merupakan warga Gorontalo dan pernah gagal mencalonkan diri sebagai gubernur Gorontalo ini mengaku optimis akan diusung Partai Demokrat. Pasalnya, pasangan ini mengklaim mendapat dukungan dari Ilham Arief Sirajuddin, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Karena, Syamsu Rizal merupakan salah satu kader Demokrat yang sebelumnya mengusung Ilham maju di hajatan Pemilihan Gubernur Sulsel, Januari lalu. Sehingga, peluang mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat terbuka lebar.

”Saya yakin akan didukung Partai Demokrat dan partai-partai besar lain. Apalagi saya sekarang bersama Daeng Ical (sapaan akrab Syamsu Rizal) yang merupakan salah satu kader terbaik Demokrat. Selain itu, saya juga yakin Pak Ilham akan mendukung kami. Ada beberapa faktor sehingga kami meraih dukungan beliau. Pertama saya adalah penasihat beliau. Kedua, kapasitas saya sebagai rakyat dan beliau walikota. Ketiga, saya juga konsultan kota,” ungkap Danny.

Terpisah, Syamsu Rizal mengatakan sejauh ini timnya telah intens mendekati sejumlah partai besar untuk mendapatkan rekomendasi. Hasilnya, sejumlah partai dinilainya bakal solid dan dapat memberikan rekomendasi.

”Merujuk hasil survei di mana elektabilitas dan popularitas Pak Danny terus meningkat, maka beberapa partai semakin mendekat ke kami dengan pertimbangan kesamaan visi misi dan program untuk pembangunan Makassar yang lebih baik,” ujar Ical.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ilham Arief Sirajuddin diketahui memang memberikan sinyal kuat mendukung pasangan DIA.

”Selama ini kita tahu, Pak Danny banyak sekali memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan dan ide kreatifnya. Bahkan, saya pun mengakui separuh gagasan dalam otak saya ini terinspirasi dari hasil diskusi dengan Danny. Jadi, separuh otak saya adalah otak Danny juga,” urai Ilham blak-blakan di Balaikota Makassar, kemarin.

Sementara, Sekretaris Biro Hubungan Masyarakat Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Herwin Niniala mengatakan penetapan kandidat yang diusung harus berdasarkan survei dengan melihat elektabilitas tertinggi.

”DPP tidak akan mengintervensi daerah. Tapi kita tetap punya mekanisme. Jangan sampai salah memilih kandidat yang akan diusung. Harus berdasarkan hasil survei. Kalau melihat tingkat elektabilitas dan popularitas, saat ini pasangan DIA patut dipertimbangkan,” tutur Herwin di Jakarta, kemarin.

Sumber : Tribunnews

KPU ungkap puluhan juta pemilih tanpa RT/RW

Sindonews.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan ada puluhan juta pemilih tidak mempunyai daftar keterangan lokasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT).

“Ada 43 juta penduduk tercantum tanpa RT/RW,” kata Ferry  dalam rapat dengar pendapat (RDP)  dengan Komisi II DPR, di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/4/ 2013).

Ferry juga menyampaikan, berdasarkan data potensial penduduk pemilih pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada 134 juta  DPT yang terdaftar lewat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Semantara sekira 50 juta penduduk lainnya masih menggunakan KTP lama.  “Baru 134 juta yang pakai E-KTP, ada sekitar 50 juta yang belum pakai E-KTP” kata dia.

Ferry menambahkan, dalam proses pemutakhiran DPT ini, pihaknya masih berkonsentrasi terhadap pendataan penduduk yang tidak terdaftar dalam e-KTP. Sehingga, lanjut Ferry, semua penduduk yang berhak memilih bisa menyalurkan hak pilihnya. “Kami akan fokus pada pencocokan dan penelitian yang belum terekam e-KTP,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com
Reporter: Slamet Riadi (kur) 

KPU

KPU: Parpol Bisa Ubah DCS, asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik masih memiliki haknya untuk mengganti bakal calon anggota legislatif (caleg) setelah daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, pergantian ini hanya bisa dilakukan pada masa perbaikan setelah KPU menetapkan daftar tersebut menjadi DCS final.

"Ruang pergantian, perubahan daftar calon terbuka sebelum daftar calon sementara ditetapkan. Setelah itu, ruangnya menjadi sangat sempit," ujar anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Hadar menjelaskan, masa perbaikan DCS berlangsung pada tanggal 9-22 Mei 2013. Saat itu, partai politik bisa melengkapi persyaratan bakal caleg, menambah bakal caleg untuk mencapai jumlah maksimal, serta mengubah bakal caleg beserta daerah pemilihan dan nomor urut.

Perubahan, kata Hadar, hanya bisa dilakukan berdasarkan beberapa syarat seperti caleg yang diajukan meninggal dunia sehingga bisa digantikan orang lain dan ditempatkan di nomor urut yang sama. Selain itu, perubahan juga bisa dilakukan jika KPU mendapatkan masukan masyarakat terkait caleg tertentu sehingga caleg itu dinyatakan tidak memenuhi kriteria.

Jika hal ini terjadi, kata Hadar, partai politik bisa mengajukan pengganti dengan nomor urut yang sama. "Hal lain yang membuat caleg diganti jika caleg itu mengundurkan diri sehingga menyebabkan perubahan komposisi atau mengubah syarat kuota perempuan 30 persen. Maka, parpol bisa ajukan pengganti agar syarat daftar calon bisa terpenuhi," katanya.

Sementara itu, jika ada caleg yang juga mengajukan diri dalam pilkada dan ternyata meraih kemenangan, partai politik tidak bisa menggantikan caleg tersebut.

Sumber: kompas.com
Penulis: Penulis : Sabrina Asril
Editor : Hindra

KPU

Pelurusan SBY tentang Yenny Wahid, Sama Sekali Bukan Soal Partai

Jakarta: Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Zanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid kemarin, Rabu (17/4), malam adalah demi meluruskan anggapan terjadinya sebuah pengingkaran terhadap sebuah janji yang sebenarnya tidak pernah ada.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyampaikan hal ini di kantornya, Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4) siang.

“Presiden SBY telah menyampaikan pernyataannya dengan jelas demi diluruskannya beberapa hal. Penegasan Presiden terkait dengan anggapan sebagian kalangan yang menegaskan kesan telah terjadinya pengingkaran kepada sebuah janji yang sebenarnya tidak pernah ada,” kata Daniel Sparringa.

Agar tidak terjadi anggapan yang keliru, lanjut Daniel, SBY perlu mengirim pesan yang jelas kepada publik untuk menegaskan sikap hormat SBY pada niat baik Yenny Wahid untuk memajukan Indonesia atas dasar ikatan idealisme yang mengikat persahabatan di antara kedua belah pihak, Yenny dan SBY.

 

“Ini sama sekali bukan soal partai atau politik,” Daniel menegaskan.

Menurut Daniel, apa yang disampaikan Presiden SBY merupakan pernyataan diri yang sangat personal tentang bagaimana integritas diantara ucapan dan tindakan memperoleh pembelaan yang sewajarnya.

“Presiden SBY juga menaruh harapan yang sangat besar bahwa ibu Yenny Wahid dapat terus berkiprah dalam perjuangan politiknya dan mengilhami, termasuk kalangan perempuan pada khususnya,” Daniel menambahkan. (har)

Sumber : Demokrat

KPU-KPK : Menuju Pemilu Jujur, Adil, dan Berintegritas

Denpasar, kpu.go.id- Menyongsong satu tahun penyelenggaraan pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong masyarakat untuk bisa menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas. Pemilu bersih itu pemilu yang tanpa money politic, suap, bantuan sosial, dan penggunaan fasilitas negara.

Kalau bisa keluar dari itu semua, pemilu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang bagus, sekaligus pemimpin yang anti korupsi. Selain itu, peserta pemilu juga harus mempunyai andil dalam pemilu yang berintegritas, bukan malah menjadi penyebab, misalnya suap, korupsi dan money politic.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Juri Ardiantoro dalam kegiatan pendidikan pemilih menuju pemilu jujur, adil dan berintegritas di Denpasar Bali, Rabu (17/04).

“Memilih pemimpin itu harus yang bersih, karena pemimpin itu nantinya yang akan mengelola keuangan yang jumlahnya besar, sehingga berpartisipasi tidak hanya pada waktu pemilu, tetapi juga pasca pemilu mengawal hasil pemilu,” ujar Juri.

Kegiatan yang diselenggarakan atas kerjasama KPU Provinsi Bali dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menghadirkan Komisioner KPK Adnand Pandu Praja. Mereka membidik segmen pemilih pemula, sehingga peserta yang berjumlah 250 orang didominasi kalangan mahasiswa dan pelajar SMA.

Menurut Adnan, KPK juga ingin membangun pemilu yang bebas korupsi dan bebas politik uang. Namun partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan, termasuk tangkap tangan oleh KPK itu juga berasal dari kontribusi dan peran masyarakat.

“Pemilu yang bersih itu pemilu yang tanpa ada indikasi bansos, calon pemimpin yang bersih dari korupsi, dan pengawasan terhadap adanya politik uang dan kecurangan,” ungkap Adnan.

Selama KPK berdiri, tambah Adnan, KPK telah memenjarakan 65 anggota dewan, 7 menteri, 4 dubes, 7 dosen, 8 gubernur, 31 walikota/bupati, 5 hakim, 2 jaksa, dan lainnya total sebanyak 335 orang. Kemudian jumlah pengaduan yang diterima KPK selama setahun itu lebih dari 6.000 aduan.

Sementara itu, menurut Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, kegiatan pendidikan pemilih ini untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. KPU bekerjasama dengan KPK mengukuhkan duta pemilu dan demokrasi sebanyak 140 orang dari dari 12 perguruan tinggi di Bali.

“Sasaran duta pemilu ini kalangan mahasiswa, karena mahasiswa itu yang mempunyai mimpi besar, idealisme yang utuh, masih bersih, dan jauh dari kepentingan tertentu, apalagi money politic, kemudian mereka akan mengkampanyekan kepada masyarakat pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Lanang. (arf/tdy)

 

Sumber : KPU

KPU: Sanksi Pelanggaran Kampanye di Media Otoritas KPI dan Dewan Pers

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur, sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik, menjadi otoritas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Dewan Pers. Karena itu, KPU akan menghapus pasal 46 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Hal itu diungkapkan oleh anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Arief Budiman dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta, Rabu (17/4).

“KPU akan menghapus pasal 46 PKPU Nomor 01 Tahun 2013, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam pasal 45 ayat (2). Intinya, pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik, sanksinya akan menjadi otoritas KPI dan Dewan Pers, sesuai kewenangan yang mereka miliki,” ujar Ferry.

Fery menegaskan, KPU sama sekali tidak berniat untuk melakukan pencabutan izin penerbitan media massa cetak, atau istilah ekstrem-nya, pembredelan pers, seperti yang tercantum di pasal 46 PKPU tersebut.

"Kami ingin tegaskan, tidak ada niat untuk melakukan upaya pembredelan. Semangat di PKPU tetap melaksanakan tugas kewenangan seusai dengan fungsi masing-masing. KPU tetap dengan aktivitas kegiatan politik. Konsern kami pada peserta pemilu," jelasnya.

Hal senada diutarakan Arief Budiman. Menurutnya, pasal 46 dalam PKPU tersebut merujuk pada pasal 45 yang telah menyatakan bahwa otoritas pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi berada di dua lembaga pers, yaitu KPI dan Dewan Pers.

"KPU hanya mengatur terkait peserta Pemilu. Kami sepakat untuk tidak mencampuri kewenangan masing-masing lembaga pers," tandas Arief.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Idy Muzayyad, menilai, apa yang diputuskan oleh KPU sudah tepat.  "Keputusan itu sudah tepat agar tidak ada multitafsir tentang kewenangan pencabutan izin, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penyiaran," ucapnya.

Sebelum menggelar jumpa pers, KPU dan KPI mengadakan pertemuan membahas PKPU Nomor 01 Tahun 2013 , khususnya terkait sanksi terhadap pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak dan elektronik. (dd/red. FOTO KPU/ie’am/hupmas)

 

Sumber : KPU

Jadi Caleg Demokrat, Sekjen PKBIB Ngaku Disuruh Yenny

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zannubah Ariffah Chofsah Rahman Wahid yang akrab disapa Yenny Wahid batal bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, tak lantas semua kader PKBIB yang diakomodir Partai Demokrat untuk maju sebagai Caleg pada Pemilu 2014 ikut mengundurkan diri maju menjadi Caleg.

Hal tersebut dikatakan Sekjen PKBIB Imron Rosyadi Hamid. Menurut Imron, dirinya tetap akan nyaleg dari Partai Demokrat dari Dapil Jawa Timur. Kata dia, perjuangannya menjadi Caleg Demokrat merupakan amanah PKBIB pasca-komunikasi Yenny Wahid dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ya jadi dari dua arah pertama mbak Yenny memang menugaskan saya kemudian Demokrat membuka peluang itu, saya di Dapil Jatim 1 dan itu bagian dua dari pertemuan awal. Saya anggap ini sebagai amanah," kata Imron saat dihubungi, Rabu (17/4/2013).

Pengakomodiran kader PKBIB agar tetap nyaleg tersebut merupakan penghargaan politik dari partai yang berlambang bintang Mercy tersebut. "Ini bagian Partai Demokrat memberikan apresiasi pada kita yang penting nawaitunya benar," jelas dia.

Kenapa dirinya, maju di Dapil Jatim 1 karena Imron merupakan Sekretaris GP Ansor. "Jatim 1 karena saya itu saya sebagai Sekretaris Ansor. Saya tidak mungkin maju tanpa keyakinan," imbuhnya.

Menurut dia, pemberian jatah untuk kader PKBIB untuk maju merupakan hasil pembicaraan Yenny bersama Ketua Penjaringan Caleg Partai Demokrat, Suedy Marasabessy. Beberapa kader PKBIB yang nyaleg dari Demokrat tersebut berangkat dari berbagai Dapil seperti Jatim, Jateng, Selawesi dan lain-lain.

"Ini bagian pembicaraan antara Mbak Yenny Pak Suedy Marasabessy ada slot kira dua ada tujuh slot untuk kader Mbak Yenny maju sebagai kader Demokrat," katanya.

Sumber : Okezone

Foke-Nachrowi Ramli 'Nyaleg' DPR dari Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Fauzi Bowo alias Foke dan Nachrowi Ramli (Nara) yang pernah berpasangan sebagai calon gubernur petahana dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2012 akan maju sebagai calon anggota DPR untuk daerah pemilihan DKI Jakarta dari Partai Demokrat. Hal ini diungkapkan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana saat dihubungi pada Selasa (16/4/2013).

"Ya, memang benar. Positif namanya itu," kata Sutan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, kehadiran dua tokoh Betawi itu sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat sudah dipastikan akan menambah kekuatan partainya. Sutan pun yakin kedua tokoh itu bisa mendapatkan kursi di DPR.

"Kalau banyak dapat kursi di DPR artinya kita punya harapan untuk nyapres sendiri seperti tahun 2009 yang lalu," ucap Sutan.

Sebelumnya, nama Foke dan Nara memang sempat disebut akan masuk ke panggung politik setelah tak lagi duduk menjadi birokrat Ibu Kota. Di Partai Demokrat, Foke merupakan anggota Dewan Pembina, sementara Nachrowi adalah Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Namun, kabar pencalonan kedua tokoh ini selalu dibantah oleh Ketua Satgas Penjaringan Caleg DPR Suaidi Marasabessy.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, nama Foke sudah diamati para pesaingnya karena diduga akan menjadi lawan berat. Foke diperkirakan akan maju dari dapil DKI II yang mencakup Jakarta Pusat dan luar negeri serta Jakarta Selatan.

Adapun daerah pemilihan Nachrowi Ramli belum diketahui pasti. Meski demikian, Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Irfan Gani mengatakan siap mendukung Nara menjadi caleg DPR. Ia pun yakin di mana pun ditempatkan, Nara akan tetap mendulang suara bagi partainya.

Sumber : Kompas

Presiden SBY Instruksikan Mendikbud Atasi dan Investigasi Keterlambatan UN

Airlangga Satriadhi Yudhoyono (ist)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan Mendikbud Muhammad Nuh untuk segera mengatasi dan melakukan investigasi keterlambatan Ujian Nasional yang terjadi di 11 provinsi. Hal itu ditegaskan SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (15/4) malam.

Sebagai informasi, 11 provinsi (di zona 3) mengalami keterlambatan UN adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Juga Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait Ujian Nasional yang mulai diselenggarakan hari ini, Senin 15 April 2013, SBY mengucapkan selamat menempuh ujian nasional kepada seluruh para pelajar di tanah air.

“Insya Allah kalian bisa dan lulus. Saya dan Ibu Ani mendoakan, ”kata SBY di akun twitter pribadinya.

SBY juga menghimbau kepada orang tua murid yang putra-putrinya sedang menjalankan Ujian Nasional agar diberi motivasi dan doa, agar lulus dan tidak membuat para pelajar itu stres. Tak lupa, SBY memberikan 3 kunci sukses Ujian Nasional yaitu belajar, yakin diri, dan berdoa kepada Tuhan.

“Untuk para pelajar yang menempuh Ujian Nasional, kalau yang lain bisa, insya Allah kalian juga bisa,” kata SBY memotivasi.

Selain mentweet mengenai pelaksanaan Ujian Nasional, Presiden SBY juga mentweet masalah pertumbuhan ekonomi. SBY menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Pada bagian lain, SBY juga menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI yang akan terus dibangun bersamaan dengan daerah daerah lainnya.

Pagi ini, SBY juga mentweet mengenai pentingnya menjaga moralitas. SBY mengingatkan memfitnah dan berburuk sangka hanya bikin hati panas dan terbakar. Sebaliknya bersabar dan baik sangka bikin hati teduh dan bahagia.

”Orang pesimis mengeluh… mengapa banyak sekali masalah; orang optimis bilang… setiap masalah selalu ada solusinya,” kata SBY memaparkan, pentingnya berpikir positif dan berjiwa optimistis. (iwan/didik)

Sumber : Demokrat

Demokrat Rotasi Pengurus DPP

Max Sopacua (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Partai Demokrat melakukan pergantian sejumlah pengurus pascapelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang menunjuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum.

Di antaranya, EE Mangindaan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Amir Syamsudin sebagai Ketua Dewan Kehormatan, serta Soekarwo dan Nurhayati Ali Assegaf yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum.

"Satunya lagi (waketum) belum dikasih tahu. Bendahara ganti dari Sartono Hutomo jadi Handoyo Mulyadi, Wasekjen Andi Nurpati," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sophacua saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (15/4/2013).

Namun untuk kepastian dari keseluruhan posisi akan segera diumumkan dalam waktu dekat. "Rabu kalau enggak salah. Bisa juga Jumat karena Pak SBY bilang enggak mau diganggu konsentrasinya kalau hari kerja sama partai. Yang ngumumin bisa Pak SBY, bisa juga Syarif Hasan," ungkapnya.

Sumber : okezone

SBY Kumpul Jajaran Elite Partai Demokrat di Hotel Yasmin Resort

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA  - Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melakukan pertemuan dengan jajaran elite partainya, para anggota majelis tinggi PD di Cipanas. 

Namun, pertemuan yang dilakukan bukan di Istana Cipanas, ataupun di Hotel Palace, Cipanas, melainkan di Hotel Yasmin Resort,Cipanas, Jawa Barat. 

"Yang jelas, pertemuannya di Yasmin Resort, bukan di Hotel Palace. Pertemuannya memang di dekat Istana Cipanas," ujar salah satu petinggi DPP Partai Demokrat, Sutan Bathoegana saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (14/4/2013).

Pertemuan yang dilakukan, Sutan memastikan, selain konsolidasi, juga untuk membahas terkait daftar calon sementara (DCS) Partai Demokrat untuk DPR maupun DPRD tingkat I dan II. 

"Pertemuannya, intinya membahas soal caleg yang akan kita sampaikan ke KPU," tegas Sutan.  Dalam kesempatan itu, Sutan juga memastikan dalam minggu ini, akan segera diumumkan kepengurusan baru DPP Partai Demokrat. Yenny Wahid, dipastikan akan masuk dalam struktur kepengurusan. 

Sutan tak menjelaskan, dimana Yenny Wahid akan ditempatkan dalam struktur DPP Partai Demokrat. Yang jelas, Yenny Wahid sudah menyambangi Kantor DPP Partai Demokrat.

"Yenny Wahid sudah minggu lalu berkunjung ke DPP bertemu. Dia bertemu dengan  Direktur Eksekutif  DPP PD. Tunggu saja, dalam minggu ini, Selasa atau Rabu akan diumumkan kepengurusan resminya," Sutan memastikan. 

Sumber : Tribunnews

SBY Kumpulkan Ketua DPD Demokrat di Cipanas

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mencium tangan ayahnya yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat tiba di areal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (30/3). Dalam KLB yang dipimpin E.E Mangindaan ini, SBY terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum partai. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat di Palace Hotel, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Ahad, 14 April 2013. Rencananya pertemuan dimulai pukul 14.00 WIB.

Ketua DPD Demokrat Sulawesi Tenggara, Muhammad Endang, membenarkan informasi mengenai rencana pertemuan ini. Ia mendapatkan undangan pertemuan melalui pesan pendek dari Sekretaris Jenderal Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

"Ketua Umum DPP Partai Demokrat mengundang Bapak dalam rangka pengarahan dan konsolidasi," begitu bunyi pesan pendek undangan pertemuan konsolidasi Ketua DPD Demokrat, seperti yang diterima Tempo, Ahad siang.

Awalnya, pertemuan direncanakan berlangsung pukul 09.00 WIB. Namun kemudian dikoreksi menjadi pukul 14.00. "Undangan ini bersifat sangat penting dan TIDAK DAPAT DIWAKILKAN," begitu isi lanjutan undangan pertemuan tersebut.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan juga memastikan adanya pertemuan ini. Menurut dia, sejumlah anggota Majelis Tinggi juga akan hadir. Namun, Syarief yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini tak memberitahukan agenda pokok pertemuan tersebut.

Sumber : Tempo